Blitar, Harian Forum.com — Kota Blitar, wilayah pemerintahan daerah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 33 km persegi, yang mana pada tahun 2024 populasi penduduk mencapai 160 ribu lebih. Daerah ini mempunyai perbatasan dengan Kabupaten Blitar. Kota Blitar hampir tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang bisa digunakan sebagai modal dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Blitar di mana wilayahnya tidak memiliki sumber daya alam untuk modal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana pemerintah daerah harus mempunyai alternatif ekonomi yang bisa dikembangkan dengan mengoptimalkan sektor perdagangan, jasa, serta industri yang tidak bergantung pada sumber daya alam tertentu.
Selain memanfaatkan teknologi, Kota Blitar sangat perlu mengembangkan kerja sama atau kolaborasi dengan daerah lain untuk terciptanya gagasan dan peran aktif tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga badan-badan usaha ekonomi yang tidak dikuasai pemerintah serta elemen masyarakat yang proaktif dalam mendorong optimalisasi pengelolaan potensi daerah serta terbangunnya sinergitas antardaerah.
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kota Blitar, sangat diperlukan adanya konsistensi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas masyarakat, perekonomian, dan kesejahteraan melalui peningkatan SDM, sehingga dapat menjadikan Kota Blitar maju di masa depan serta optimis menjadi kota perdagangan dengan sumber daya manusia yang inovatif, proaktif, berdaya saing, serta berkelanjutan.
Disampaikan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menjawab pertanyaan Harian Forum.com seusai menyampaikan aspirasi pembangunan pada Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2025–2030 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025–2026, bahwa untuk mewujudkan Kota Blitar menjadi kota perdagangan yang berdaya, dirinya telah mencanangkan Blitar Trade Center atau BTC yang mewadahi aktivitas-aktivitas komersial dengan menggunakan sistem pelayanan terpadu bagi para pemakai jasa pelayanan informasi, promosi, transaksi perdagangan, dan jasa serta fasilitas penunjang kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan baik barang maupun jasa. Namun begitu, dijelaskan Syauqul Muhibbin, di Kota Blitar perlu adanya komitmen yang kuat menciptakan barang atau produk yang akan diperdagangkan untuk menghubungkan antara produsen dengan konsumen.
“Saya kira kita harus memikirkan tentang prospek perdagangan karena Kota Blitar merupakan kota tengah, artinya kota yang sumber daya alamnya sangat minim. Yang harus kita tingkatkan adalah perdagangan. Ketika perdagangan, kita mempunyai problem tentang produksi atau barang-barang perdagangan. BTC ini kita canangkan untuk persiapan ekosistem perdagangan. Saya kira ini perlu dibangun ada wadah konsolidasi ekonomi, perdagangan, dan produksi,” jelas Syauqul Muhibbin.
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2025–2030 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025–2026 digelar pada Kamis (13/3) di Gedung Koesoemo Wicitro, dihadiri pimpinan juga anggota DPRD Kota Blitar, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, camat, lurah se-Kota Blitar, serta elemen masyarakat.
Selain itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli, juga hadir mengikuti Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025–2026.
Diminta penilaian terhadap program-program yang disampaikan oleh Wali Kota Blitar, Akhmad Jazuli menuturkan apa yang telah direncanakan Wali Kota Blitar dan timnya menurutnya sudah selaras dengan program Nawa Bhakti Satya Gubernur maupun program nasional. Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur juga menandaskan menyambut positif langkah-langkah dan upaya kebijakan untuk menggerakkan perdagangan dan produksi di Kota Blitar.
“Alhamdulillah, apa yang dirancang Pak Wali dan timnya sudah matching dengan program Nawa Bhakti Satya Gubernur dan program nasional, itu sudah nyambung. Insyaallah, musrenbang hari ini sudah selaras dengan provinsi. Apa yang disampaikan Pak Wali, saya menyambut positif. Bagaimana menggerakkan perdagangan, bagaimana menggerakkan produksi, itu sudah diterjemahkan Pak Wali,” pungkas Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli. (Ans)
