BLITAR, Harianforum.com – Dihadiri pejabat maupun perangkat institusi daerah, tokoh masyarakat, penggiat juga media, diskusi terbuka dengan mengambil tema ” Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Kota Blitar, Antara Harapan, Realita, dan Tantangan 5 Tahun ke Depan.” digelar di Area Museum Pembela Tanah Air ( PETA ) kota Blitar.
Dikemas Ngopi Ramadan, acara refleksi mempunyai orientasi untuk evaluasi perjalanan satu tahun kepemimpinan di pemerintah kota Blitar hasil pilkada 2024.Dalam pembukaan, Walikota Blitar Syauqul Muhibbin menyampaikan sambutannya, bahwa selama satu tahun pemerintah kota Blitar telah mendapat 70 penghargaan yang dilustrasikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian – pencapaian.
“Ini adalah hasil nyata dari kerja keras tim kami dalam mengelola pemerintahan ” jelas Syauqul Muhibin dalam sambutannya, Minggu (1/3).
Meski kota kecil, sebagian besar masyarakat kota Blitar bukanlah warga apatis terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah, yang mana dalam paparan hasil pencapaian kepemimpinan Syauqul Muhibin, memperoleh tanggapan dari salah satu tokoh masyarakat Mohammad Trijanto, SH, MM, MH, pendiri Konsultan Hukum Revolutionary Law Firm.
Dalam tanggapannya, Mohammad Trijanto yang juga ketua umum organisasi kemasyarakatan Rakyat Tuntut Amanah Keadilan atau Ratu Adil, didalamnya terdapat sel kerja Front Mahasiswa Revolusioner ( FMR ), Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi ( KRPK ) dan Front Perjuangan Petani Matataman ( FPPM ), menyentil keberhasilan pemerintahan daerah tidak diukur dengan berderetnya penghargaan yang diraih selama satu tahun kepemimpinan dengan menegaskan, indikator utama keberhasilan ada pada kualitas tata kelola pemerintahan yang mana kebijakannya mempunyai dampak nyata di masyarakat.
Diakuinya, puluhan penghargaan yang diraih pemerintah kota Blitar mengesankan adanya keberhasilan pada tataran administratif, akan tetapi perolehan penghargaan belum bisa digunakan sebagai cerminan adanya perbaikan struktural dalam sistem pemerintahan.
Mohammad Trijanto mengingatkan kembali bahwa pemerintah kota Blitar
berturut – turut pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI ).Namun pada kenyataan capaian tersebut tidak mampu mencegah tindakan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap walikota Blitar pada tahun 2018.
“ Kalau refleksi satu tahun hanya dihitung dari jumlah penghargaan, maka yang paling sukses adalah lemari kaca di kantor karena penuh piala.Tapi publik tidak hidup dari trofi, publik hidup dari kualitas tata kelola dan integritas sistem.Tujuh puluh penghargaan memang terlihat luar biasa, tetapi penghargaan tanpa reformasi struktural hanya akan menjadi kosmetik birokrasi ” tutur Trijanto.
” artinya apa, administrasi bisa saja rapi, tetapi risiko penyimpangan tetap ada jika sistem pengawasan tidak benar-benar kokoh.Integritas pemerintahan tidak boleh bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada seberapa kuat sistem itu dibangun ” lanjutnya.
Menurut pemikirannya, refleksi satu tahun kepemimpinan seharusnya menjawab pertanyaan esensial yang mempunyai relevansi terhadap reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan daerah, dengan mengemukakan bahwa masyarakat kota Blitar tidak menolak penghargaan sebagai bentuk apresiasi, namun publik lebih membutuhkan jaminan adanya celah – celah penyimpangan ditutup melalui kebijakan yang sistemik dan transparan.
“ apakah ada perubahan pola kerja birokrasi, apakah pengelolaan anggaran sudah berbasis dampak, apakah pengawasan internal diperkuat secara nyata, itu yang seharusnya dijelaskan kepada publik.Rakyat tidak butuh seremoni, yang dibutuhkan adalah keberanian membuka data, memperbaiki sistem, dan memastikan sejarah kelam tidak terulang kembali ” tandas pendiri Konsultan Hukum Revolutionary Law Firm.
Acara ” Ngopi Ramadan ” dinilai Mohammad Trijanto sebagai momentum penting untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.Diharapkan, forum refleksi satu tahun kepemimpinan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, akan tetapi secara serius dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat, dengan menegaskan kembali bahwa kepemimpinan kedepannya dapat diarahkan pada penguatan integritas, akuntabilitas, serta kebijakan publik yang berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Blitar.(Ans).
