Blitar, HarianForum.com – Pertemuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan bupati, wakil bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Blitar selain dilakukan secara tertutup, semua yang berada di dalam ruang Candi Penataran tidak diperkenankan membawa telepon seluler.
Begitu juga para awak media yang hendak meliput tidak diperbolehkan mendekati ruang pertemuan. Kedatangan lembaga anti rasuah di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, akses masuk diperketat dan para petugas yang berjaga terlihat melakukan pengamanan.
Pada Selasa (5/5) tidak ada operasi tangkap tangan (OTT), yang mana sebelumnya banyak beberapa kalangan berspekulasi adanya penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.
Usai pertemuan, Bupati Blitar Rijanto kepada wartawan menandaskan bahwasanya kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan Kabupaten Blitar dalam rangka melakukan sosialisasi pencegahan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam pertemuan, Bupati Blitar menuturkan adanya pembahasan pengawasan dan pembinaan terkait pengadaan barang dan jasa, hibah, juga tentang pokok pikiran atau pokir.
“Intinya tentang tata kelola yang baik, tentunya pengadaan barang dan jasa yang baik, hibah yang baik, termasuk pokir harus bener, semua itu ada aturan yang harus kita taati. Banyak sekali yang dibahas, tetapi kita puas. Yang pasti kita semakin baik dan semakin hati-hati. Kalau ada peringatan, itu memang tugasnya yang diberikan dari negara.” (Ans).
