BLITAR, Harianforum.com – Bila pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia termasuk kota Blitar dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, tidak terasa kepemimpinan walikota Blitar H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, dan wakil walikota Blitar Elim Tyu Samba, sudah berjalan satu tahun.Jangka waktu satu tahun jalannya kepemimpinan kepala daerah, menurut pandangan pengamat politik dan sosial Rofi’i El Ishaq sudah patut dijadikan moment untuk menggelar forum terbuka 1 tahun kepemimpinan walikota dan wakil walikota Blitar hasil pilkada kota Blitar 2024.
Rofi’i El Ishaq mengemukakan, menggelar refleksi kepemimpinan daerah tidak menjadi sebuah kewajiban bagi kepala daerah, akan tetapi menurutnya dengan merefleksi diri dengan apa yang pernah dilakukan pada kepemimpinannya, setidaknya membangun kesadaran diri dalam pengambilan keputusan.Selain itu, dengan menggelar refleksi secara terbuka, bisa menyampaikan secara langsung tidak hanya hasil capaian – capaian program kerja yang telah dijanjikan saat kampanye, sistem penggunaan anggaran dan juga untuk mengevaluasi program yang belum tercapai, serta kendala – kendala yang dihadapi.
” pemimpin di daerah atau kepala daerah, tidak perlu insecure merasa diserang bila warganya mempertanyakan apa yang dicapai dalam kepemimpinan selama 1 tahun berjalan ini.Pemimpin daerah juga mempunyai ruang untuk berdalih bahwasanya dalam satu tahun ini, pemimpin yang baru tidak bisa melakukan akrobat anggaran karena beberapa hal.Jadi santai saja kalau ada yang mempertanyakan tentang dampak kepemimpinan.” ungkapnya kepada Harian Forum.com (25/2).
” alasan yang diberikan pasti diterima oleh masyarakat, maka harus perlu disampaikan kalau pemimpin yang baru menjabat dalam satu tahun pertama, itu menjalankan program yang sudah dicanangkan dan direncanakan oleh pemimpin sebelumnya, sehingga pemimpin yang baru tidak bisa melakukan akorbat terkait dengan program anggaran. Kemudian pada awal pemerintahan nasional diberlakukan efisiensi maupun pemotongan anggaran, dan tentunya hal ini berdampak di tingkat daerah.Maka sangat wajar jika pemimpin yang baru belum bisa memberikan dampak signifikan kepada warga masyarakat.” tambah akademisi Universitas Islam Negeri ( UIN ) Syekh Wasil Kediri.
Rofi’i El Ishaq, melanjutkan bahwa dirinya membaca pola kepemimpinan dalam satu tahun pertama, pemimpin yang baru tidak bisa menjalankan program secara otonom, dikarenakan program yang dijalankan merupakan warisan dari periode sebelumnya.
Rofi’i El Ishaq menuturkan selama satu tahun, khususnya warga kota Blitar bisa melihat pola pemimpin pemerintah daerah, salah satunya jargon anak muda merujuk program kencan yang sedang menjadi trend di tengah masyarakat khususnya terhadap anak muda yang diharapkan mampu menjawab kegelisahan anak-anak muda.Sedangkan bagi kepemimpinan pemerintah daerah nampaknya ingin memiliki tempat tersendiri bagi anak muda, namun sayangnya program tersebut dinilai Rofi’i terkandung hedonisme dan memanjakan anak muda.
Melanjutkan pemaparannya, pola kepemimpinan indiviual juga terbaca bahkan telah mencuat di ruang publik secara liar, dengan ketidaksinkronan
antara kepala daerah dengan wakilnya.Ditandaskan hal tersebut telah membangun persepsi bahwa ” dwi tunggal ” atau kekompakan yang pernah ditampilkan pada saat kampanye telah hilang.Ketidak kompakkan pasangan pemimpin daerah, bukan hanya disampaikan oleh media massa atau media sosial, akan tetapi bisa dilihat dalam pajangan beberapa media – media outdoor, yang menunjukkan tidak adanya ilustrasi kekompakan yang lebih menonjolkan individualitas dalam kepemimpinan.
” kemudian gaya kepemimpinan yang ditampilkan cenderung gaya seorang politisi, meski mungkin gaya teesebut juga tidak sendirian di Blitar.Kepemimpinan gaya politisi ada di berbagai tempat, merupakan dari politisasi kepemimpinan mulai dari level nasional, sehingga yang ditampilkan bukan sosok negarawan yang memimpin daerah, akan tetapi lebih mengedepankan sosok politisi yang sedang menduduki kursi jabatan. Semua bisa dilihat dari minimnya statement kepala daerah maupun wakilnya yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga masyarakat sebagai guidence terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat.
Minimnya statemen, menempatkan warga masyarakat tidak hanya tidak mendapatkan guidence atau arahan dari kepala daerah, tetapi juga kesulitan menagih janji politik yang semestinya bisa ditagih.Model seperti ini menunjukkan bahwa kepala daerah tidak mau dituntut banyak untuk menunaikan janji – janji politik yang pernah diucapkannya, termasuk janji saat kampanye. ” jelas penulis buku Public Relations : Teori dan Praktik ( 2017 ) yang diterbitkan oleh Intrans Publishing.
” yang terjadi, hampir tidak ada gagasan yang ditawarkan kepada warga masyarakat.Yang ada sesuatu yang pernah disampaikan saat kampanye dulu, yakni terkait dengan isu – isu yang menjadi perhatian seperti tentang peningkatan sumber daya manusia yang sangat penting untuk mengatasi akses lapangan pekerjaan.Sehingga perhatian terhadap isu tertentu termasuk peningkatan sumber daya manusia tidak bisa ditagihkan saat telah menjabat.Kemudian dalam satu tahun kepemimpinan kota Blitar, hampir tidak terdengar rencana – rencana strategis yang disampaikan kepada
masyarakat terkait dengan pengembangan daerah.” pungkasnya.(Ans).
