Nganjuk, HarianForum.com-Dewan Pimpinan Daerah DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur audensi dengan PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna di Peringgitan Pemkab pada Minggu (12/11/2023).
Mereka antara lain, Siti Nur Kholifah Ketua DPD SWI yang juga owner Kabar Nganjuk, Edy Joko dari Jurnal Jatim, Ali Sumali jurnalis dari media Putra Bhayangkara, Sumarno dari Pewarta88, Ugik Santoso dari Jendela Desa TV online Puguh Santoso dari Harian Forum, dan Teguh Hariyanto, SH,MH divisi hukum SWI.
PJ Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, menyambut baik kedatangan pengurus SWI, “Tolong jaga sinergitas antara pemerintah daerah dengan pers, tanpa rekan – rekan jurnalis, program Pemerintah Daerah tidak akan tersampaikan kepada masyarakat, saya tidak ingin terjadi sumbatan – sumbatan komunikasi.” Ungkapnya
Ditambahkan, bahwa, dirinya fokus pada penataan internal, dan pendataan mana – mana yang menjadi skala prioritas, contohnya musibah kekeringan yang sedang melanda Nganjuk ini, pihak pemerintah daerah sedang mengerjakan sumur dalam sibel untuk mengatasi kekeringan, “ada lima titik dan sekarang sedang dikerjakan, tidak perlu rame – rame namun hasilnya saya minta yang terbaik.” Ungkapnya
Demikian juga soal Waduk Semantok, kami Surati lagi Kementrian Lingkungan Hidup, komplain pada pemerintah pusat, ini proyek nasional, jika Kementrian Lingkungan Hidup tidak segera memberikan rekomendasi titik batas lahan maka, kita tidak dapat melakukan tukar guling, padahal lahan sudah disiapkan, dan itu dampaknya warga kami gak bisa mendapatkan sertifikat, karena tidak dapat melakukan penandatanganan, dan itu kita kejar terus ke Pemerintah Pusat.
Selain itu Pemkab Nganjuk juga melakukan penyelesaian data, untuk penanganan program dari pusat agar tidak tumpang tindih, terutama penanganan soal kemiskinan, untuk itu mulai 20 Oktober hingga 20 Desember nanti ada gerakan verifikasi data kependudukan, jangan sampai orangnya sudah mati tapi klaimnya masih terbayar karena data belum dihapus, dan seterusnya
Tidak itu saja, “Soal kesehatan pun kita lounching UHC Dinkes ini adalah skema pemerintah yang menangani masalah kesehatan masyarakat, skema ini untuk masyarakat yang disaat sakit tidak tertanggung karena ternyata BPJS nya tidak terbayar.” Pungkasnya.
(red)
