Blitar, HarianForum.com – Pemimpin daerah melalui organisasi perangkatnya sebijak mungkin jangan hanya memiliki kemampuan mengelola dan menggunakan anggaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, yang sangat bergantung pada alokasi Dana Alokasi Umum atau DAU dan Dana Alokasi Khusus kepanjangan dari DAK.
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan dalam pengalokasikannya memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pemembiayaan kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Dana Alokasi Khusus untuk kebutuhan tertentu.
Sunarno dalam silaturahmi dan dialog serta buka puasa bersama pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia Blitar, dengan mengambil tajuk “kiprah PPI Blitar dalam meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat memasuki era 5.0”, menyampaikan bahwasanya keberhasilan kepemimpinan daerah yang mempunyai kewenangan mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri, bisa diukur sejauh mana kepala daerah mampu mengelola dan memperoleh sumber keuangan alternatif dari sumber daya lokal yang tersedia.
“Fungsi pemerintah sebenarnya hanya sebagai fasilisator dan dinamisator. Kalau untuk pembiayaan di daerah lebih tepat itu bisa menggandeng dengan pihak swasta. Sehingga pemerintah daerah mau tidak mau untuk kebutuhan programnya bisa melakukan kerja sama dengan swasta. Satu contoh daerah mengelola area wisata, dengan menggandeng pihak Jakarta ( pemerintah pusat.red ) itu sangat sulit. Dan APBD itu cuma berapa, seandainya semua dana dipakai untuk perawatan jalan saja itu sudah habis. Maka kalau ada di suatu daerah jalan jalan banyak yang rusak sebenarnya harus dipahami, karena anggaran tersebut harus dibagi dibagi dengan kebutuhan yang lainnya.
Sebaiknya tujuan otonomi benar benar harus diupayakan dengan semestinya dalam istilah rumah tangga bisa mandiri, karena DAU hanya tambahan”, jelasnya
Disinggung program One Vilage One Product atau satu desa satu produk di kabupaten Blitar untuk mendukung pengelolaan potensi desa yang memiliki pengaruh menggerakkan roda perekonomian. Dihadapan para pengurus Blitar organisasi kemasyarakatan yang telah dideklarasikan pada 15 September 2013 dan Anas Urbaningrum sebagai ketua presidium, penasehat Perhimpunan Pergerakan Indonesia Blitar menuturkan harus ada dorongan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat lokal tentang potensi daerahnya, kreativitas dan inovasi dalam memperoleh nilai produk,
mengenali potensi desa yang dimiliki, serta kebersamaan. Selain itu Sunarno menambahkan penuturannya sangat perlu dilakukan pemetaan strategi baik pemasaran produk maupun jalur distribusi, memperkuat fasilitas informasi teknologi sebagai sarana promosi produk serta peningkatkan sumber daya manusia atau SDM.
“Harusnya bisa, pertama memang harus ada sosialisasi peluncuran program, umpamanya program OVOP. Setelah itu diberi bimbingan yang tepat, jangan asal asalan. Awalnya disuruh turun, namun setelah itu dibiarkan ya nanti tidak bisa. Yang pasti harus dilakukan secara profesional”, pungkas Sunarno kepada HarianForum.com di rumah pergerakan PPI Blitar, desa Tlogo, kecamatan Kanigoro.(25/4).
Di tempat dan waktu yang sama, ketua PPI Blitar Mujianto, SSos, MSI mengungkapkan acara silaturahmi dengan pengurus PPI Blitar dari berbagai profesi petani, pelaku IKM, UMKM, praktisi hukum, praktisi pendidikan, penggiat literasi, jurnalis dan profesi lainnya merupakan acara pertemuan rutin membahas persoalan persoalan di masyarakat dengan upaya mampu membuahkan pemikiran yang bisa dirujuk sebagai solusi. Bersamaan dengan bulan puasa, acara silaturahmi dan dialog dikemas dengan berbuka puasa bersama.(Ans).
