Blitar, Harian Forum.com – Meski dengan bergesernya waktu selama tiga periode pada gelaran pemilihan umum dari tahun 2009 hingga tahun 2024, Partai Amanat Nasional tidak memiliki legislatornya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Blitar. Namun pada pemilihan umum 2024, partai politik yang mempunyai simbol matahari putih bersinar cerah telah berhasil meraup tiga kursi yang tersebar di dapil Kepanjenkidul, Sananwetan dan Sukorejo.
Disampaikan Joko Nurbatin ketua Majelis Pertimbangan Partai DPD PAN kota Blitar, bahwasanya sebelum jauh pelaksanaan pemilu 2024 sudah didiskusikan dengan mencermati kondisi seperti pada saat ini di kota Blitar, adanya potensi untuk mengambil peran eksekutif atau pimpinan daerah, dirasa memang perlu adanya kader yang harus ikut dalam pertarungan di pemilihan kepala daerah 2024 yang digelar tanggal 27 Nopember mendatang.
Wakil bendahara Dewan Pimpinan Wilayah atau DW PAN, kepada Harian Forum.com , juga menyampaikan penjelasan dengan melihat perolehan suara pada pemilu legislatif terlebih dahulu, dan hasilnya belum bisa berangkat sendiri untuk mencalonkan walikota atau wakil walikota, karena persyaratan meminta harus dilakukan koalisi dengan partai lain, menurutnya PAN kota Blitar tetap komitmen akan mengusung kadernya.Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat Kota Blitar menuturkan, sembari mengikuti geliat dan perkembangan siapa calon yang bakal maju, diungkapkan bahwasanya di internal PAN kota Blitar ada beberapa nama kader yang memiliki kapasitas untuk memimpin kota Blitar, diantaranya tokoh senior PAN, dr.H.M. Hariyadi pernah duduk sebagai anggota DPRD kota Blitar periode 1999 – 2004.
Selain dr.H.M. Hariyadi, PAN kota Blitar juga mempunyai Drs. Joko Nurbatin, ketua Majelis Pertimbangan Partai DPD PAN kota Blitar dan wakil bendahara DPW PAN Jawa Timur, juga penggiat pemberdayaan masyarakat dan gerakan anti narkoba, serta kader yang saat ini menjabat ketua DPD PAN kota Blitar juga bendahara DPW PAN Jawa Timur dan ketua fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr Ir. H.M. Heri Romadhon, MM.
” kalau di PAN ada mekanisme dilakukan polling terlebih dahulu, dimana nantinya dengan hasil polling bisa melihat siapa yang betul – betul layak dan bisa diterima oleh masyarakat kota Blitar.Kemudian selanjutnya baru kita rumuskan strateginya pelaksanaan seperti apa.Namun yang tidak kalah penting dalam mengusung calon, harus memperoleh restu dari DPP PAN karena PAN mempunyai kader, sehingga tidak mengambil calon di luar kader.Sedangkan dari koalisi nanti mainnya bagaimana, apakah PAN di walikotanya atau di wakil walikota kita lihat saja nantinya koalisi dengan siapa ” jelas Joko Nurbatin.(30/3).
Berdasarkan hasil perhitungan suara pemilihan umum 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan kepala daerah kota Blitar nantinya dengan perolehan kursi di DPRD kota Blitar, kedua partai politik tersebut bisa mengusung calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tanpa melakukan penggabungan partai atau koalisi.Sedangkan Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya serta Partai Demokrat masih harus melakukan koalisi untuk mengusung calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, berdasar ketentuan aturan bahwa partai politik dapat mengajukan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Joko Nurbatin menandaskan partainya nanti akan melakukan kesepakatan dengan partai lain untuk membangun koalisi, dan tentunya tidak lepas dari arahan yang diberikan oleh Dewan Pengurus Pusat atau DPP PAN.
” misalnya untuk saat ini di kota Blitar, porsi kursi dibawah PAN ada Gerindra, bisa jadi dalam kesepakatan koalisi, PAN mengambil walikota, atau tidak menutup kemungkinan membuka koalisi dengan partai yang sama memilki jumlah kursi, misalnya dengan Golkar atau PPP, dan itu tergantung kesepakatannya bagaimana.Namun apapun semua mengikuti arahan dari DPP PAN.Dan yang pasti DPP akan melihat kondisi riil di kota Blitar ” tandasnya.(Ans)
