Minggu , Januari 29 2023
299 views
Narasumber diskusi publik LKHN.

Diskusi Publik, Dugaan 86 Di Tulungagung Polres Bisa Apa?

Tulungagung, Harian Forum.com- Para penggiat Lembaga Kajian Hukum Nasional atau LKHN, mengajak Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Resort Tulungagung, serta akademisi dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, untuk duduk bersama dengan mahasiswa, penggiat yang konsen dalam bidang – bidang tertentu serta elemen masyarakat lainnya, dengan harapan dapat menemukan solusi alternatif menuju Kabupaten Tulungagung yang lebih baik dan jauh dari pelanggaran hukum.

Bertempat di Mabes Lembaga Kajian Hukum Nasional, diskusi bertema “Dugaan 86 Di Tulungagung Polres Bisa Apa?” , dengan moderator Wahid Ilham, menjadi ajang peserta diskusi untuk menyampaikan pendapat dan menyoroti persoalan yang sedang maupun telah terjadi, terutama dengan maraknya eksplorasi dalam bentuk kegiatan pertambangan yang masih banyak dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di wilayah kabupaten Tulungagung, dimana aktivitas tersebut sudah terjadi maupun berpotensi mengganggu lingkungan sekitarnya lebih luas.

Digelar Minggu (18/9), kegiatan edukasi selain mengembangkan daya pikir, pengetahuan dan pengalaman serta melatih berpikir kritis, menurut pengamatan HarianForum.com, argumentasi jawaban yang disampaikan narasumber baik dari aparatur penegak hukum dan komponen pemangku kekuasaan daerah yang berkompeten dengan lingkungan, atas pertanyaan seberapa jauh bentuk tindakan yang dilakukan baik menurut hukum tata negara, perdata maupun pidana dengan adanya aktivitas eksplorasi sumber daya alam secara menyeluruh di Kabupaten Tulungagung yang berdampak adanya gangguan lingkungan di sekitarnya, baik sosial maupun kelestarian alam, terlihat masih belum bisa diterima dengan baik oleh peserta diskusi.

Diungkapkan Ketua Lembaga Kajian Hukum Nasional Yusron Mustofa, bahwasanya narasumber yang hadir pada diskusi, kepala seksi hukum Kepolisian Resort Tulungagung, mewakili Kapolres Tulungagung yang mana seperti pada gelaran diskusi sebelumnya juga tidak bisa hadir.

Yusron Mustofa, SH Ketua LKHN.

Selain Kapolres Tulungagung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tulungagung juga tidak bisa menghadiri acara tersebut, dengan mewakilkan Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun.

Sedangkan Kepala Bagian Hukum Sekrerariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, Catur Hermono serta Do Merda Nurul Yaqin Al Romdoni dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hadir memenuhi undangan sebagai nara sumber diskusi.

“Arah diskusi kita, bersama membangun kesadaran antara masyarakat dan seluruh aparatur pemerintah yang hadir, agar tidak ada penyimpangan penyimpangan kedepan.Kita ketahui bersama, bahwa di wilayah kabupaten Tulungagung sangat banyak kerusakan kerusakan lingkungan yang tidak ada tindakan, dan ini sudah berjalan sekian tahun, bahkan sepuluh tahun lebih.Terkait kerusakan lingkungan karena permasalahan tambang, ini juga pernah memakan korban dan secara teori hukum seharusnya ditindak,” ungkapnya.

“Dalam teori hukum ada delik biasa dan delik aduan, dan ini termasuk delik biasa, artinya karena delik biasa aparat penegak hukum harus proaktif dalam melakukan tindakan tindakan dalam penegakan hukum. Dan kemudian hingga sampai detik ini, tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya rasa ini perlu adanya kesinambungan pemerintah kabupaten Tulungagung beserta aparat penegak hukum, mari bersama sama menegakkan keadilan di wilayah kabupaten Tulungagung,” imbuhnya.

Do Merda Nurul Yaqin Al Romdoni, MH.

Seusai diskusi publik, narasumber Do Merda Nurul Yaqin Al Romdoni, MH menuturkan, sangat pentingnya pengetahuan tentang kesadaran hukum maka harus disebarkan secara luas dengan harapan tersebarnya pengetahuan hukum, masyarakat akan mengetahui adanya pelanggaran hukum yang harus dihindari dan tidak dilakukan.

Menurut Nurul Yaqin, banyaknya pelanggaran hukum karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

“Kalau kita melihat penegakkan hukum dengan apa yang kita diskusikan tadi, masih sangat kurang.Jadi masih dibutuhkan peran serta dari masyarakat terhadap proses penegakkan hukum. Karena kalau melihat penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ternyata berbeda jauh antara tujuan keadilan dengan realita hukum yang ada, sehingga realita hukum saat ini jauh dari tujuan keadilan,” tutur pengajar Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

“Maka perlu dilakukan edukasi dan advokasi tentang pemahaman hukum di masyarakat, karena dengan adanya edukasi dan advokasi, masyarakat mengerti dan paham tentang hukum. Sehingga masyarakat bisa menjadi para legal untuk memberi advokasi dan upaya hukum apabila terjadi permasalahan di lingkungan di sekitarnya,” pungkasnya.(Ans)

Check Also

Respon Cepat, Polisi Berhasil Amankan Terduga Pencuri Motor Milik Petani di Gresik

Gresik, HarianForum.com – Menindak lanjuti laporan Misbach (37) seorang petani warga Desa Pantenan, Kecamatan Panceng …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *