Bagor, HarianForum.com- Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Nganjuk melalui dinas – dinas terkait, banyak memberikan program – program pembangun, mulai dari saluran air hingga perbaikan jalan sampai ke pelosok Desa, yang salah satunya adalah pembangunan melalui Dinas Kesehatan, yaitu bakal Puskesmas yang berada di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor, yang disayangkan, dalam pengurukan bakal Puskesmas tersebut diduga tambang untuk tanah urukan belum memiliki ijin operasi produksi ( 15/11/2023).
Dugaan adanya penggunaan tanah urug, dari tambang yang diduga belum lengkap ijinnya untuk produksi, setelah di browsing melalui aplikasi milik ESDM yakni One Map Indonesia di daerah Nganjuk, ternyata CV. Bintang Rama Abadi, sesuai ijin masih dalam tahap eksplorasi, serta pencadangan belum operasi produksi, yang mana seharusnya belum dapat mengeluarkan produknya.
Dan keadaan tersebut tampaknya juga telah diberitakan oleh salah satu Media Online sebelumya, yakni, diduga ada permainan dimana pengiriman material ada dari CV. Bintang Rama Abadi, walaupun dukungan asal barang seharusnya dari PT. Aksa Energi.
Hal ini tak lain, sebab adanya dugaan perbedaan antara keterangan surat jalan dengan asal muasal tanah tersebut dikirim, dan dari informasi yang dihimpun awak media, bahwa pengurukan tersebut harusnya mendapat dukungan tambang dari tambang PT. Aksa, namun justru barang yang dikirimkan oleh para awak penguruk ternyata bukan dari tambang pendukung.
Hal ini disampaikan Joko K selaku LSM LP2KP Nganjuk bahwa ini sangat disayangkan, apabila kejadian tersebut benar – benar terjadi, sebab bangunan Pemerintah yang seharusnya memakai barang sesuai ketentuan dan standard yang berlaku, bukan menggunakan barang yang diduga ilegal, dan kejadian ini jelas – jelas mengingatkan kembali lemahnya pengawasan dinas terkait terhadap pekerjaan yang mereka berikan, yang dimana seharusnya ada konsultan pengawas di lapangan, kalaupun ada kejadian seperti ini seharusnya telah ditemukan jauh – jauh hari ” jelas joko.
Lebih lanjut dikatakan Joko, ” sayang sekali jika pemerintah tidak memberikan contoh yang baik, terkhusus Dinas Kesehatan, apabila kejadian tersebut benar, juga pada konsultan pengawas lapangan proyek tersebut patut di pertanyakan ” ujarnya.
Sementara itu BSR selaku pejabat pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, di konfirmasi prihal tersebut nampak ada dugaan belum merespon dan belum memberikan jawaban hingga berita ini di terbitkan.
( red )
