Blitar, Harian Forum.com – Dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Kabupaten Blitar menarik perhatian Arif Kurniawan, S.Sos., salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa. Pemungutan suara akan digelar kurang dari sepekan. Memasuki masa tenang menjadi waktu yang cukup bagi para pemilih di Kabupaten Blitar untuk kembali berpikir secara objektif dengan pandangan realistis sebagai dasar keputusan memilih pasangan kepala daerah yang memiliki karakter memprioritaskan kejujuran dan etika.
Arif Kurniawan mengemukakan bahwa tahapan-tahapan yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah dijalani, mulai dari pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, hingga jadwal debat. Meskipun demikian, debat kedua sempat mengalami kendala akibat adanya interupsi dari pendukung pasangan calon yang menilai pihak lawan melakukan sesuatu yang dianggap tidak diperbolehkan. Hal ini berujung pada keputusan aksi walkout oleh peserta debat.
Menurut Arif, penyelenggara seharusnya tidak serta-merta menghentikan gelaran debat. Sebaiknya, penyelenggara menawarkan kepada pasangan calon yang masih bersedia untuk melanjutkan penyampaian visi dan misi, serta memberikan jawaban atas pertanyaan dari panelis. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memahami visi dan misi yang dimiliki oleh pasangan calon serta menilai sejauh mana kemampuan pasangan calon dalam menjalankan program-program pembangunan di pemerintahan Kabupaten Blitar.
Ditambahkan Arif Kurniawan, yang dibawa dalam panggung debat bukanlah contekan, melainkan visi dan misi hasil pemikiran pasangan calon Rini Syarifah dengan Abdul Ghoni, yang akan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Menurutnya, visi dan misi pasangan calon kepala daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Visi dan misi tersebut nantinya akan diintegrasikan secara terpadu dalam upaya pembangunan daerah, yang akan dijabarkan dalam program pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun, yang kemudian dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Kabupaten Blitar.
Menanggapi debat Pilkada Kabupaten Blitar 2024, dengan diwarnai aksi walk out pada debat kedua serta ditiadakannya debat ketiga, dirinya menilai hal tersebut tidak akan terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Ia berargumen bahwa para pemilih saat ini, yang banyak menguasai teknologi informasi, lebih bijaksana sehingga mampu berpikir realistis dalam menyikapi opini yang berkembang dan tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan Kabupaten Blitar yang sudah nyata.
“Masyarakat saat ini lebih berpikir realistis, menginginkan pembangunan Kabupaten Blitar yang nyata dan merata. Artinya, hari ini masyarakat sederhana saja; dinamika dalam Pilkada dianggap wajar. Pendekatan menjadi hal utama bagi para calon kepala daerah Kabupaten Blitar, dengan melakukan kunjungan ke kecamatan, desa, RW, sampai RT. Namun, menurut saya secara pribadi, petahana masih memiliki peluang cukup besar untuk memimpin Kabupaten Blitar kembali. Akan tetapi, hasil akhir semuanya ada di tangan masyarakat pemilih. Masyarakat Kabupaten Blitar pada pemilihan nanti dipastikan lebih selektif menentukan calon kepala daerah sesuai visi dan misi serta keberlanjutan program-program sebelumnya,” ungkapnya.
Pernah mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Blitar melalui PKB, Arif Kurniawan memiliki pemikiran bahwa masyarakat Kabupaten Blitar telah membaca secara objektif kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan Hj. Rini Syarifah atau Mak Rini. Salah satunya adalah program prioritas masyarakat melalui terealisasinya pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diselesaikan di pemerintahan desa dengan “Salam Sak Jangkah,” di mana warga dapat mencetak KTP Elektronik dengan cepat dan mandiri.
Hj. Rini Syarifah mulai menjabat sebagai Bupati Blitar sejak 26 Februari 2021. Pada tahun tersebut, ia menghadapi penanganan pandemi Covid-19 secara nasional dengan instruksi untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran melalui pemanfaatan APBD guna membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Kepada Harian Forum.com, Arif Kurniawan menandaskan bahwa tidak hanya layanan KTP Elektronik yang cepat dan mandiri — yang sebelumnya memerlukan antrean panjang untuk pembuatan dokumen kependudukan — pemerintahan Rini Syarifah juga telah merealisasikan pembangunan jalan beton sepanjang 9 km pada tahun 2021.
Pada tahun 2022, jalan beton yang dibangun bertambah sepanjang 13,2 km, sementara tahun 2023 mencapai 19,7 km, dan tahun 2024 telah direalisasikan sepanjang 22,4 km. Sedangkan untuk perbaikan dan pembangunan jalan hotmix, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar telah merealisasikan 179,2 km, tahun 2022 mengerjakan 123,6 km, tahun 2023 membangun 59 km, dan pada tahun 2024 telah selesai sepanjang 110,3 km.
Tidak hanya program pelayanan pembuatan KTP dan infrastruktur jalan, Mak Rini juga telah menata kembali organisasi di perusahaan daerah serta memperbaiki BPR milik Kabupaten Blitar yang mengalami kredit macet, diduga akibat kesalahan prosedur penyaluran kredit. Tidak hanya itu, Mak Rini juga memperoleh tiga penghargaan untuk PDAM Tirta Penataran pada Top BUMD Awards 2021. Semua ini menjadi catatan jejak kepemimpinan Mak Rini di Kabupaten Blitar,” tandas Arif sembari menerangkan kebijakan-kebijakan Rini Syarifah lainnya (21/11).
Disoal Abdul Ghoni, calon wakil kepala daerah pasangan Mak Rini, yang bukan warga Kabupaten Blitar, Arif Kurniawan menuturkan bahwa letupan primordialisme dalam Pilkada 2024 Kabupaten Blitar menurutnya tidak relevan lagi saat ini. Primordialisme adalah paham yang menganggap suatu kelompok lebih baik dibandingkan kelompok lain. Dalam konteks pemilihan, ini bisa berarti kompetisi antara warga asli yang merasa lebih baik dibandingkan warga pendatang. Baginya, pemahaman ini berdampak sosial yang luas. Ia juga menuturkan bagaimana sebaliknya jika sentimen primordialis dihembuskan kepada warga Kabupaten Blitar yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di luar wilayah Blitar.
Arif menambahkan bahwa pencalonan Abdul Ghoni sebagai calon wakil bupati Blitar bukan sekadar urusan personal, meskipun PKB Kabupaten Blitar bisa mengusung sendiri pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun, sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang pernah menjabat Ketua PMII Banyuwangi dan Ketua PMII Jawa Timur, rekomendasi pencalonan Abdul Ghoni sebagai wakil bupati Blitar berasal langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Melihat aktivitasnya di organisasi kemahasiswaan Muslim berlandaskan Ahlussunnah wal Jama’ah, serta pengalaman sebagai politisi, Arif Kurniawan merasa yakin bahwa partai politik yang mengusungnya telah melakukan penilaian, penelitian, dan perhitungan yang matang.
Menurut Arif, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki kemampuan serta kepiawaian melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran. “Daerah yang tidak mempunyai anggaran cukup untuk memenuhi target pembangunan perlu pejabat yang mampu melobi pemerintah pusat guna memperoleh bantuan anggaran,” jelasnya.
“Kalau bicara hasil, ya menunggu setelah selesainya pemungutan suara. Namun, bila melihat rekam jejak Mak Rini dalam periode pemerintahannya selama dua tahun, yang juga dibarengi adanya pandemi Covid-19, tetapi masih bisa merealisasikan program-program untuk masyarakat, ditambah dalam Pilkada saat ini didampingi Mas Ghoni, seorang politisi dan aktivis pergerakan mahasiswa, menurut saya peluang petahana memimpin kembali Kabupaten Blitar terbuka lebar. Saya berpikir tidak hanya soal menang saja, tetapi bagaimana nanti memenuhi target pembangunan di Kabupaten Blitar. Kalau hanya mengandalkan APBD, masih sangat diperlukan bantuan dari pemerintah pusat. Kepala daerah perlu melakukan lobi-lobi untuk memperoleh bantuan anggaran. Saya yakin itu bisa, tetapi faktor politis sangat berpengaruh,” jelasnya.
“Saya yakin sahabat saya, Mas Ghoni, jika jadi wakil bupati, memiliki akses yang luas baik dari jalur partai politik maupun organisasi pergerakannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Mak Rini, yang merupakan Ketua Partai Politik, pasti memiliki akses dengan Cak Imin, yang saat ini menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan dua wakil menteri dari PKB. Mas Ghoni juga punya akses dengan Mas Kaesang, Ketua PSI, yang kadernya ada satu sebagai Menteri Kehutanan dan dua sebagai wakil menteri. Selain itu, Mas Ghoni pernah menjabat Ketua PMII Jawa Timur, tentu memiliki kedekatan dengan Gubernur Jawa Timur dan rekan-rekannya di DPR RI. Akses politik sangat diperlukan. Namun, semuanya kembali kepada masyarakat untuk memutuskan dalam pemungutan suara nanti,” imbuh Arif Kurniawan, yang saat ini berdomisili di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. (Ans)
