Blitar, Harian Forum.com – Pembangunan infrastruktur jalan di daerah sangat diperlukan sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah serta memperkuat penyangga perekonomian nasional. Namun dengan ditetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 atau covid – 19, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan pandemi Covid – 19 telah membuahkan dampak, salah satunya terkendalanya target penyelesaian program pembangunan infrastruktur jalan. Disampaikan KH Muhammad Khoirudin, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Blitar kepada Harian Forum.com mengemukakan, terkendalanya program infrastruktur salah satunya pembangunan jalan di Kabupaten Blitar pada kepemimpinan Bupati Blitar Hj Rini Syarifah atau dikenal dengan panggilan Mak Rini, mengawali memangku jabatan sebagai bupati Blitar dalam kondisi percepatan penanganan pandemi Covid – 19 hingga mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang lebih ditujukan untuk membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19 serta penguatan usaha kecil menengah atau UKM.
Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, yang menetapkan status pandemi corona virus disease 2019 atau covid – 19 telah berakhir, dimana penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 dan penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 sebagai bencana nasional secara resmi telah dicabut, dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, Bupati Blitar Rini Syarifah mulai menjalankan program peningkatan infrastruktur daerah, salah satunya dengan merealisasikan perbaikan jalan dengan anggaran 100 Miliar lebih, digunakan pada ratusan ruas jalan di 22 wilayah kecamatan yang ditargetkan selesai pada bulan Agustus tahun ini.
Menyampaikan pendapat, penggagas Silaturahmi Akbar Gerakan Pemuda Ansor di Blitar selatan, dengan melihat sebagian masyarakat kabupaten Blitar yang melakukan aksi kritisi merasakan pembangunan infrastruktur berjalan dengan lambat atau stagnan, bahkan terdapat keinginan melakukan pemekaran wilayah Kabupaten Blitar membentuk Blitar selatan atau ingin mandiri, besar kemungkinan timbulnya keinginan tersebut karena merasakan kesenjangan pembangunan antara wilayah Blitar utara dengan wilayah selatan, KH Muhammad Khoirudin menuturkan semua penyampaian kritikan maupun keinginan bisa diterima dan dipahami.
“Pembangunan infrastruktur belum selesai, berjalan lamban, stagnan atau belum ada lompatan, bahkan ada kritikan masyarakat Blitar selatan yang ingin mandiri, menurut saya itu baik. Namun sebaiknya banyak hal yang harus difikirkan dan dipahami dengan kondisi yang terjadi. Melengkapi dan meningkatkan infrastruktur sebenarnya sudah terfikirkan sejak dahulu. Tidak hanya itu, meraih kemajuan pembangunan sumber daya manusia harus dipacu, terutama dikalangan generasi milenial dan seterusnya, dan itu fokusnya kesana, namun perlu disadari bahwa sekian tahun yang lalu ada pandemi. Peningkatan SDM itu kita idamkan, bagaimana bisa mengikuti kemajuan dan lompatan tehnologi, menghadapi dan menguasai persoalan – persoalan global,” tutur inisiator reuni para aktivis Gerakan Pemuda Ansor masa 1965 yang digelar di Banyuwangi. (28/6).
Pergerakan politik pada momentum pemilihan kepala daerah kabupaten Blitar 2024, semakin hari eskalasi politik semakin terasa dinamis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan umum legislatif 2024 telah memperolehan 16 kursi di DPRD kabupaten Blitar, bisa mengusung sendiri calon kepala daerah meskipun belum resmi namun setidaknya mulai sedikit bisa ditebak. Selain PDI Perjuangan yang bisa mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 11 kursi telah memenuhi persyaratan bisa mengusung sendiri pasangan calon, ditambah koalisi partai Nasional Demokrat dengan 3 kursi, mengajukan petahana untuk berkompetisi pada pilihan kepala daerah 2024. Sementara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, PAN, Partai Demokrat dan PPP masih terlihat dinamis menyusun strategi. Menanyakan siapa bakal calon wakil kepala daerah bagi Rini Syarifah atau Mak Rini dalam pemilihan kepala daerah yang digelar pada 27 Nopember mendatang, tokoh masyarakat yang terus istiqomah merawat jamaah nahdliyin, justru memberi jawaban tentang prediksi tiga pasangan kontestan yang bakal bersaing.
“Menurut perkiraan saya ada tiga pasangan yang ikut kontestasi. Dari PKB tentu, terus juga dari PDIP dan dari koalisi Indonesia maju, dan ini yang kita tunggu calon – calonnya.
Kalau mengenai PKB untuk wakilnya, ya idealnya dari koalisi. Bagaimanapun juga dengan mengambil wakil dari koalisi, PKB bisa membangun kebersamaan,” pungkas KH Muhammad Khoirudin.(Ans).
