Blitar,Harian Forum.com – Progressus atas inisiatif hak angket DPR untuk meminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan serta pengawasan terkait timbulnya dugaan adanya kecurangan pemilihan umum 2024, ditenggarai masih berjalannya lobi – lobi beberapa partai politik yang berada di parlemen untuk menggulirkan hak yang dimiliki DPR dalam melakukan penyelidikan atas pelaksanaan peraturan perundang- undang atas kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perihal penting, strategis, memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, namun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Upaya politik dilakukannya hak angket dengan menelisik adanya dugaan kejanggalan pada pemilihan umum 2024, tidak akan mengubah hasil pemilihan umum, namun dengan salah satu hak yang dimiliki DPR akan membuka pintu terhadap penilaian atas kualitas prosesi demokrasi yang terjadi pada penyelenggaran pemilihan umum 2024.Tidak hanya kalangan politisi yang berada di parlemen ingin membuka dugaan – dugaan adanya keganjilan pada momentum penentuan kehidupan tata negara yang demokratis, namun beberapa elemen masyarakat yang risau dengan tercederainya instrumen utama demokrasi, juga telah melakukan aksi protes turun ke jalan dengan unjuk rasa tidak hanya di depan gedung parlemen, institusi penyelenggara serta pengawas pemilihan umum yang berada di ibu kota, tetapi gerakan serupa juga digelar di kota – kota lainnya.
Menyikapi diajukannya hak angket DPR, adanya dugaan kejanggalan penyelenggaraan pemilihan umum 2024, elemen masyarakat di Blitar Raya yang menamakan Gerakan Rakyat Blitar Menggugat atau Gerak BM, juga akan menggelar mimbar bebas dengan orasi – orasi politik serta pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah atau petisi mendukung digunakannya hak angket oleh DPR.Aksi unjuk rasa yang rencananya bakal di gelar di halaman gedung DPRD kabupaten Blitar, dibenarkan Mochamad Walid koordinator Gerak BM.(4/3)
Dijelaskan Mochamad Walid, aksi yang rencananya akan diikuti ratusan massa, merupakan bentuk kepedulian menuntut dijalankannya demokrasi yang tetap memegang prinsip kejujuran dan keadilan.Ditambahkan
penjelasannya, rencananya aksi dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 dimulai pukul pukul 09.00 WIB hingga selesai.” nanti dalam aksi, kami akan menggelar mimbar bebas dengan menyampaikan orasi – orasi politik serta petisi untuk mendukung digunakan hak angket oleh DPR RI, mengusut dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.Selain mimbar bebas, kami juga akan melakukan audensi dengan para pimpinan DPRD kabupaten Blitar, agar aspirasi kami difasilitasi untuk diteruskan ke DPR.Pemberitahuan aksi kami yang ditujukan instansi – instansi terkait sudah kami sampaikan, tetapi masih ada kekurangan dengan belum diberitahukannya waktu atau pukul berapa pelaksanaan, serta titik – titik kumpul para peserta aksi.Namun surat pemberitahuan sudah kami revisi dan besuk kita kirim lagi” jelasnya.(Ans).
