Blitar, HarianForum.com- Pengasuh pondok pesantren Al Hikmah Langkapan, sangat menyayangkan adanya keinginan pendirian ma’ had oleh pihak MTs Negeri 3 Blitar, Langkapan. Tidak hanya para pengasuh pondok pesantren, pihak yayasan Al Hikmah juga dengan tegas menolak rencana pembangunan ma’ had bagi siswa siswa MTsN 3 Langkapan.
Penegasan penolakan pembangunan ma’had tersebut disampaikan oleh ketua Yayasan Al Hikmah Langkapan, KH Muhamad Kobari, menjawab HarianForum.com saat dikonfirmasi tentang adanya rencana pendirian ma’ had MTs Negeri 3 Blitar Langkapan, kecamatan Srengat, kabupaten Blitar.
“Kalau pihak tsanawiyah benar benar mendirikan ma’ had, yang jelas mengancam bagi kelangsungan kegiatan belajar dan mengajar di pondok. Jumlah santri yang ada di pondok Al Hikmah 95% berasal dari siswa tsanawiyah, sedangkan yang 5% dari siswa aliyah dan lainnya. Maka kalau ada rencana untuk mendirikan ma’ had, bagi kami itu tidak perlu dilakukan,” tegas KH. Muhamad Kobari (24/11).
Ketua yayasan Al Hikmah Langkapan menambahkan, bahwa pondok pesantren Langkapan sampai saat ini masih tetap eksis mengajarkan ilmu agama Islam secara rutin.
KH Muhamad Kobari juga menceriterakan sejarah pondok pesantren yang didirikan oleh seorang kerabat Pangeran Diponegoro, sekitar tahun 1830.Dan sampai sekarang keberadaan pondok pesantren yang diteruskan oleh anak maupun cucu konsisten dengan dirosah al – islamiyah mulai aqidah, akhlaq, fiqh, tata bahasa arab baik ilmu sharf maupun nahwu, ulumul Qur’an, hadits, tafsir serta menghafal Al Qur’an.
“Pondok pesantren Langkapan didirikan oleh para perintis kemerdekaan yang berjuang untuk bangsa dan agama, bukan didirikan untuk mencari sensasi atau kebesaran nama apalagi keuntungan material. Para pendiri pondok semua ikut terlibat langsung dalam perjuangan fisik mulai melawan penjajah, berdirinya Republik Indonesia hingga perlawananan terhadap PKI.
Dalam perkembangan pondok pesantren Al Hikmah Langkapan, tidak hanya mengajarkan ilmu di madrasah dinniyah saja, namun pondok juga mendirikan serta mengelola pendidikan formal mulai dari PAUD, TK, Madrasah Tsanawiyah sampai Madrasah Aliyah,” tambahnya.
Tidak hanya bagi pengasuh pondok pesantren maupun yayasan Al Hikmah Langkapan yang merasa terganggu. Salah satu tokoh masyarakat yang tuntas dengan berbagai aktivitas di masyarakat, H. Heru Khoirudin juga ikut merasa terusik setelah memperoleh informasi dengan adanya rencana pendirian ma’had di lingkungan pondok pesantren Langkapan.
Mantan ketua GP Ansor kabupaten Blitar menuturkan kepada Harian Forum.com, bahwa sistem pendidikan di pesantren lebih maju dari sistem yang lainnya, dan H. Heru Khoirudin mengingatkan untuk sekolah atau madrasah yang berada di lingkungan pondok pesantren, pihak yang mempunyai kepentingan harus hati hati dalam membuat kebijakan.
“Rujukannya dijaman pergerakan sebelum kemerdekaan, tokoh Taman Siswa Ki Hadjar Dewantara sampai menyampaikan statemen bahwa sistem pendidikan pesantren sangat maju. Kalau itu sekarang di jaman yang sudah 75 tahun merdeka, penyelenggara negara (kementrian agama.red) belum paham sistem yang maju, ya belajar dulu.Praktisnya apa yang terjadi di Tebu Ireng, Tambak Beras, dan Denanyar di sana berdiri madrasah negeri, tetapi tetap bekerja sama baik dengan pondok pesantren,” tutur H. Heru Khoirudin dengan serius.
H.Heru Khoirudin sangat menyayangkan, dan menurutnya ibarat orang melangkah kurang bijak apabila pembangunan ma’had tersebut dilakukan secara tiba tiba dengan kewenangan kementrian atau kewenangan negara.
“Pasti ada cara kulo nuwun yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren, kalau nggak ya salah .Sedangkan kalau di luar lingkungan pondok pesantren, monggo kalau mendirikan mahad untuk melengkapi madrasah tsanawiyah maupun aliyah. Di MTs 3 Langkapan itu bekas pondok pesantren besar, tanahnya luas, kalau nggak komunikasi baik baik dengan yayasan pondok pesantren dulu, menurut saya tindakan mubadzir. Ada tanah yang luas kenapa nggak dikomunikasikan ya eman, dan disayangkan dengan tanda petik tidak mau mempelajari, memahami dulu, atau mungkin ada indikasi lain dibalik itu, seperti kebijakan baru. Menurut pendapat pribadi saya, kalau ada madrasah dan sudah ada pondok pesantrenya, ya harusnya bekerjasama tidak perlu mendirikan ma’had baru. Cobalah berkiblat ke Jombang madrasah madrasah besar disana bekerja sama dengan pesantren,” pungkasnya.(Ans)
