Powered by free wordpress themes

Sunday , December 5 2021
Home / Serba-serbi / Tuntut Upah Kenaikan UMK, Buruh Di Jombang Gelar Aksi Demo 

Powered by free wordpress themes

Tuntut Upah Kenaikan UMK, Buruh Di Jombang Gelar Aksi Demo 

Jombang, HarianForum.com- Aksi buruh dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2022 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur belum menemukan hasil. Terakhir, ritual aksi unjuk rasa ini justru  semakin memanas.

Ini lantaran buruh dan perwakilan pemerintah tak kunjung menemukan titik terang perihal kenaikan UMK.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Front Pembela Rakyat Bersatu (FPRB) kembali turun ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang pada, Rabu (24/11/2021).

Mereka digiring untuk mengikuti audiensi yang dihadiri Kepala DPRD Jombang, Disnaker Jombang, Apindo dan BPS. Namun sangat disayangkan, Bupati Jombang lagi-lagi tak menampakkan diri.

Dalam audiensi, pemkab bersikeras tidak menaikkan upah para buruh karena menjadikan data BPS sebagai acuan penentuan upah. Kehadiran DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi yang sangat dinanti-nanti dinilai justru tidak mampu menunjukkan kebijakan.

“DPRD tidak punya kewenangan dalam penentuan upah, jadi saya serahkan kepada depekab untuk dirundingkan.” tuturnya dalam audiensi.

Usai melakukan audiensi selama dua jam, sempat terjadi aksi bersitegang antara buruh dengan perwakilan pemerintah. Para buruh menilai ada kecurangan di dalam penentuan upah, lantaran data variabel yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dipublikasikan dan disosialisasikan.

“Depekab menggunakan data BPS sebagai rujukan utama penetuan upah, sedangkan kalau kami ikut seminar di BPS provinsi justru dikatakan bukan menjadi rujukan utama.” terang Lutfi Mulyono, Ketua FPRB Jombang.
Sehingga, dirinya mempertanyakan kedudukan dan keabsahan data BPS.

“Jadi mau kami clear-kan antara provinsi dengan Jombang, validitas data BPS itu sebetulnya dimana posisinya? dan mengapa tidak ada transparansi kepada kami, ini semacam pembodohan.” tegasnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan BPS yang hadir membantah tidak adanya transparansi dari pihaknya.
“Saya tegaskan, BPS tidak asal survey, dan kami tidak melakukan survey khusus untuk penghitungan upah.
Kami punya Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang ada metodologi dan sampelnya berdasarkan beberapa indikator. Kami berani mempertanggung jawabkan data kami, dan itu akan kami rilis dan publis.” jelas Devi.

Sementara itu, mengacu pada PP 36 tahun 2021, pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan bahwa UMK Jombang sudah berada di atas ambang batas minimum. “Jombang sudah berada di atas batas upah minimun, dan waktu Sidang Pleno di Sukoharjo itu sudah menjadi keputusan bersama karena ditanda tangani semua pihak, termasuk buruh.” jelas Joko Hermanto, Ketua Apindo Jombang.

Joko mengatakan, kenaikan UMK 2022 akan berdampak pada nasib pengusaha maupun buruh. “Kalau kita paksakan naik itu menyalahi aturan. Pengusaha terancam gulung tikar dan tentu berdampak juga pada nasib pekerja.” tambahnya.

Keterlibatan buruh dalam sidang pleno itu dipertanyakan oleh Lutfi Mulyono. “Kami persoalkan kedudukan depekab itu sah atau tidak, tadi pun waktu audiensi tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa kami selama bertahun-tahun tidak diverifikasi kehadirannya padahal kami sah di pemerintahan.” terangnya

Lutfi juga sangat menyayangkan sikap Mundjidah yang tidak menaikkan upah. “Gubernur saja mengambil sikap menaikkan sebesar 1,22 persen, kenapa bupati tidak bisa? Paling tidak, bupati bisa mengajukan rekom ke gubernur.” katanya.

Dirinya berharap, anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap kinerja depekab. “Kami berharap, DPR dengan analisis pengawasannya itu mengambil alih hal yang tidak benar seperti ini, karena depekab kan dianggarkan dari APBD. Jadi harus dibenahi sistem kerjanya” jelasnya.

Para buruh akan terus menggelar aksi sampai ada tindakan dari Bupati Jombang. “Dari awal perumusan sudah kami kawal, tapi mereka tidak pernah merespon, baik tulis maupun lisan. Jadi kami akan terus memperjuangkan hak kami sampai dipenuhi.” pungkasnya.

Diperkirakan, para buruh akan melakukan unjuk rasa sampai tanggal 30 November. (Red)

Check Also

Desa Gogodeso Blitar, Akan Ikuti Jejak Keberhasilan Desa Bringinan Ponorogo

Blitar, HarianForum.com- Tidak keliru bila kepala desa Bringinan, Kecamatan Jambon, kabupaten Ponorogo hingga sampai saat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *