Nganjuk, HarianForum.com- Kabupaten Nganjuk kini mulai memasuki musim panen. Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan bahwa produksi beras lokal memang harus dikedepankan, bukan mengambil langkah pragmatis dengan mengimpor beras.
Wabup Marhaen juga menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya tetap akan mengimpor beras dan garam, serta mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan, Sabtu (20/03/2021).
“Basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” ungkapnya.
Sikap ngotot yang ditunjukkan Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan tersebut sangat disesalkan. Sebagai menteri seharusnya belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Seperti selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” tambah Wabup Marhaen.
Wabup Marhaen mengungkapkan, seharusnya menteri melakukan komunikadi dengan asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah. Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa.
“Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” tambahnya.
Wabup Marhaen menegaskan, agar tidak mengorbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan apalagi di Kabupaten Nganjuk musim panen. Apalagi, biaya produksi seperti bibit, pupuk, tenaga kerja, uang sewa (operasional) tinggi. Bahkan, jika dijual murah dan hal itu sangat merugikan petani di Kabupaten Nganjuk.
“Suara orang kecil, seorang petani yang 3 bulan baru panen. Tentunya agak rugi banyak. Pemerintah harusnya pro terhadap petani yg notabene menyokong ekonomi Nasional, apalagi di Nganjuk, penyokong PDRB Kabupaten Nganjuk berasal dari sektor Pertanian. Demi kesejahteraan petani. Dengan tegas saya Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menolak Impor beras yang merugikan rakyat kecil utamanya petani,” tegas Wabup Marhaen.(Red)
