Harian Forum Informatif dan Membangun
Blitar, HarianForum.com – Pasangan calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah, kemungkinan besar tidak akan terulang lagi di kabupaten Blitar. Pemilihan yang akan memilih bupati dan wakil bupati dijadwalkan akan digelar setentak pada tanggal 9 Desember 2020 diperkirakan diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon.
Meskipun calon tunggal dalam pemilihan bukan sebuah pelanggaran, namun adanya bumbung kosong menunjukkan kurangnya kesadaran partai politik, menjadikan pilihan umum secara langsung sebagai media membangun kualitas pendidikan politik raktat dalam sistem demokrasi. Orientasi diadakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang paling utama mempunyau tujuan agar rakyat di daerah yang menjadi pemilih bisa menentukan dengan sendirinya calon yang dinilai mampu menjalankan pemerintah daerah dengan baik.
“PKB tidak main main dalam pencalonan, partai kami serius mencalonkan bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepada daerah kabupaten Blitar tahun 2020. Untuk pilkada kabupaten Blitar tidak boleh terjadi lagi melawan bumbung kosong. Sekarang para calon yang mendaftar dan akan maju melalui PKB, saat ini sudah masuk pada pengajuan rekomendasi ke DPP PKB, kami menunggu hasil dari DPP,” jelas wakil Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa kabupaten Blitar, Idris Marbawi kepada HarianForum.com
Disinggung adanya hembusan kabar bahwa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Blitar dari PKB merupakan sebuah konspirasi politik atau hanya sebagai pemanis politik agar tidak terjadi calon tunggal. Dengan tegas, ketua Fraksi PKB DPRD kabupaten Blitar menolak dengan tegas anggapan pencalonan PKB hanya untuk main main. Menurutnya modus dengan penyebaran kabar yang diharapkan bisa membentuk opini yang tidak baik di masyarakat, baginya kabar tersebut sesuatu tidak perlu ditanggapi.
“Kalaupun sekarang diluar ada rumor rumor yang kurang sedap dihembuskan seperti itu kami sudah tidak gumun lagi. Masyarakat sudah cerdas untuk menyikapi, dan apapun bentuknya kabar tersebut merupakan dinamisasi menghadapi sebuah pemilihan, namun bagi kami hal tersebut sesuatu yang tidak penting untuk dibahas. Terpenting saat ini, kami menata strategi kesiapan untuk pemenangan sambil menunggu nama salah satu dari kader kader terbaik yang telah mendaftar dan sudah kami ajukan ke DPP, baik pak Abdul Munib, mas Abdul Aziz maupun mbak Rini Syarifah untuk mendapat rekomendasi. Dan nantinya siapapun dari salah satu nama tersebut direkomendasi oleh DPP sebagai calon kepala daerah, kami menghormati serta konsisten tetap mendukung untuk kemenangan dalam pilkada, meskipun berhadapan dengan petahana,” tegasnya.
Disoal persyaratan bagi para calon kepala daerah dalam pilkada kabupaten Blitar yang mendaftar melalui PKB sebuah keharusan dari warga Nahdlatul Ulama atau NU, Idris Marbawi tidak menampik perihal tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan dengan pandangan politik kebangsaan. Warga NU mempunyai komitmen dan konsisten menjaga NKRI, mengamankan Pancasila, berdiri tegak untuk kemaslahatan umat dan menghormati keberagaman, serta mengamalkan Ahlus Sunnah Wal jamaah atau Aswaja.
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa dilahirkan dari rahim NU, karena dalam perumusan, pembentukan dan pendiriannya dilakukan oleh para kiai serta ulama NU. Dan pendirian partai politik berlambang bola dunia dengan 9 bintang ini menunjukkan dengan jelas bahwa partai PKB didirikan oleh para kiai dan ulama mempunyai kesamaan tujuan perjuangan dengan NU, sebagai abdi kepentingan bangsa dan negara.
“Karena sudah jelas bahwa PKB dilahirkan dari rahim NU, tujuan NU dan PKB tentunya tidak akan berbeda yaitu untuk pengabdian pada bangsa dan negara. Sedangkan potensi warga NU di kabupaten Blitar sangat mayoritas. Selama ada kader NU yang baik dan mampu untuk menjadi kepala daerah, maka sangat naif rasanya apabila PKB mengusung calon kepala daerah dari luar NU,” pungkas Idris Marbawi.(Ans)
