Blitar, HarianForum.com – Menanggapi adanya pernyataan pentingnya menjaga kekompakan antara Wali Kota Blitar dengan Wakil Wali Kota Blitar yang diungkapkan Bima Arya dalam potongan video di salah satu sosial media, hingga sempat menimbulkan berbagai opini di kalangan masyarakat terutama pengguna media sosial, politisi Partai Gerindra Kota Blitar, Tan Ngi Hing, S.Sos kepada HarianForum.com (11/5), menyampaikan hal tersebut hal yang biasa dalam politik dan tidak perlu dipersoalkan dan diperpanjang.
Tan Ngi Hing meyakini masyarakat lebih cerdas menyikapi dinamika politik yang terus berjalan.Menurut pendapatnya, pernyataan wakil menteri dalam negeri mungkin bisa diterima sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.Bahkan, anggota DPRD Kota Blitar ini menjelaskan dengan adanya pernyataan tersebut masyarakat justru akan lebih tertarik mengikuti bagaimana perkembangan politik, tidak hanya sebatas hubungan walikota dengan wakil walikota, akan tetapi juga menarik untuk lebih mengetahui sejauh mana kualitas komunikasi antara walikota dengan DPRD, serta kebijakan – kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah kota Blitar.
” tidak perlu dipersoalkan, karena sudah jelas dalam aturan bahwa walikota dan wakil walikota merupakan pasangan yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah dalam masa jabatan selama lima tahun, ya mau tidak mau harus kompak selama lima tahun.Justru yang dirasa lebih penting diketahui oleh masyarakat saat ini, sejauh mana kepala daerah yang terpilih berkomitmen dengan janji – janji politik dan visi misi yang disampaikan pada saat kampanye.Jelasnya untuk mewujudkan visi misi, pemerintah daerah dibantu perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab kepada kepala daerah.Akan tetapi pada pelaksanaan kebijakan, tetap menunjukkan semangat membangun harmonisasi dengan DPRD dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, karena DPRD merupakan representasi rakyat memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mitra yang sejajar dengan kepala daerah.” jelas Tan Ngi Hing di temui saat melakukan kunjungan di daerah pemilihannya.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Blitar menandaskan DPRD memiliki tugas dan kewenangan selain membentuk peraturan daerah bersama-sama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD ) yang diajukan oleh kepala daerah, dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, maka dalam pandangannya sangat dibutuhkan sinergitas dan hubungan harmonis antara kepala daerah dengan DPRD yang memiliki tujuan bersama, membangun kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengutamakan ego sektoral dalam membuat serta menjalankan kebijakan.
” sesuai dengan fungsi kita anggota DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan, diperlukan sinergitas dan keharmonisan dengan eksekutif atau pemerintah daerah.Kalau hal tersebut tidak terbangun, dikhawatirkan akan berpotensi tersendatnya pada program – program pembangunan.Kepala daerah dan DPRD adalah jabatan politik yang sama – sama dipilih langsung oleh rakyat, maka setelah dilantik kita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Jadi tidak hanya eksekutif yang ingin mensejahterakan masyarakat, legislatif juga ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kota Blitar.” terangnya
” Kami sepakat mendukung terwujudnya visi misi walikota Blitar yang terpilih, namun dengan catatan sinergitas dan harmonisasi harus terbangun, dan semua juga harus terbuka agar kami bisa mengawasi dan menilai mana implementasi kebijakan yang harus didukung dan mana yang tidak.Kami mempunyai tugas bagaimana masyarakat kota Blitar itu sejahtera.Kami tidak bicara ego sektoral, kami tidak bicara untuk kepentingan partai, yang kami bicarakan bersama, bagaimana kota Blitar lebih maju, lebih sae.Selama ini kami tidak pernah diajak ngomong, untuk itu kami menginginkan adanya sinergitas kepala daerah dengan DPRD bisa bekerja bersama untuk terwujudnya visi misi walikota Blitar dalam lima tahun kedepan ” pungkas anggota komisi I DPRD Kota Blitar.(Ans).
