Kesembilan oknum pesilat tersebut diamankan setelah kedapatan konvoi di jalan Brawijaya hendak menuju Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dengan motor berknalpot brong.

Sembilan orang pemuda asal Sidoarjo ini juga kedapatan membawa kunci inggris yang disimpan di dalam jok sepeda motor mereka saat dilakukan razia oleh petugas.

Kapolresta Mojokerto, AKBP Wiwit Adisatria, S.H, S.I.K, M.T melalui Kasihumas Polresta Mojokerto Iptu M Khoirul Umam mengatakan razia yang digelar pekan lalu tersebut merupakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

“Razia saat itu digelar untuk menjamin keamanan di wilayah Kota Mojokerto dari tindak Kriminalitas, mulai dari tawuran, pencurian, hingga peredaran narkoba,”ujar Iptu Umam, Senin (5/6).

Iptu Umam menjelaskan saat kegiatan razia di simpang tiga Palang Merah Indonesia (PMI) utara Alun-alun, Kota Mojokerto petugas mendapatkan lebih kurang 50 unit kendaraan R2 dan R4 yang tidak sesuai standart.

Selain menggeledah dan mengamankan kendaraan, lanjut Kasat, razia juga untuk mendeteksi adanya benda berbahaya seperti senjatam tajam (sajam) dan narkoba.

Sementara itu terhadap sebilan oknum Pesilat dalam pemeriksaan Satreskrim Polresta Mojokerto mengaku bahwa mereka hendak menuju Desa Batan Krajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto untuk menemui rekan sesama pesilat.

“Untuk Sembilan pemuda yang diduga pesilat dilakukan pemeriksaan dan pendataan oleh Satreskrim,”pungkas Iptu Umam. (*)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

“Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

“Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan,” kata Sandi.

Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

“Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat,” ujarnya.