Peserta Kades Se-Kabupaten Nganjuk yang hadir 153 orang. Turut hadir dalam acara tersebut Perwakilan Pengurus Kades Jawa Timur, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Agenda yang dibahas dalam Rakerda terkait Revisi UU Desa no 06 Tahun 2014.

Puguh Hartanto menyatakan terkait Revisi UU Desa tersebut harus ditunggu hingga bulan Desember.

“Saya harap teman-teman bisa memahami itu dan kita harus sabar menunggu hingga Desember” ucapnya.
Selanjutnya Ia mengatakan sebenarnya keinginan mereka adalah merevisi masa bakti 6 tahun agar bisa tiga kali periode.

“Keinginan mereka 9 tahun dengan dua periode, sebetulnya sama dengan masa bakti 18 tahun dengan menjabat tiga kali periode  masing-masing periode selama 6 tahun, namun untuk saat ini hanya bisa dua kali periode” jelasnya.

Dari tuntutan mereka pemilihan kades harus lebih efektif untuk itu proses kontrol atau pengawasan harus lebih extra lagi.

Dedi Kades Gejagan, Kecamatan Loceret berharap acara tersebut supaya bisa menjadi tempat, atau rumah silaturahmi serta saling share informasi dan tempat memperjuangkan seluruh aspek yang ada di desa.

(Yohan)

Tuntutan Kepala Desa Jawa Timur diantaranya adalah; masa jabatan Kepala Desa 6 tahun menjadi 9 tahun harga mati, masuk Prolegnas dan pengesahan revisi Pasal 39 UU No. 6 tahun 2014 sebelum Pileg dan Pilpres tidak bisa ditawar lagi dan siapapun atau partai manapun yang tidak mendukung akan dinihilkan suara di desa.
Selain tuntutan sembilan tahun masa jabatan Kades dengan batasan maksimal 2 periode, para Kades ini juga menyuaraan soal Dana Desa.

Tuntutan 9 tahun masa jabatan ini tidak lain untuk memaksimalkan masa kerja Kades untuk bisa lebih optimal dan bisa bekerja tanpa terganggu efek Pilkades.

Diantara ribuan kades yang menyempatkan hadir di Aksi Damai besok, Kades-Kades di Kabupaten Nganjuk juga tak mau absen dari aksi ini. Sebanyak 153 Kades di Kabupaten Nganjuk hari ini juga berangkat ke Jakarta dengan titik kumpul di Pendopo KRT Soesrokosomo Kabupaten Nganjuk.

Mereka menyewa bus pribadi untuk bisa ikut aksi ini. Berbagai persiapan yang lain tentunya telah disiapkan.

Koordinator Kades Kabupaten Nganjuk Dedi Nawan menjelaskan tuntutan yang akan mereka ajukan nantinya saat sampai di gedung DPR/MPR RI Senayan. “Kami menuntut masa jabatan kades dikembalikan lagi dari enam tahun ke sembilan tahun” jelasnya.

Ia menyampaikan harapannya agar DPR maupun Pemerintah menyetujui tuntutan para Kades. “Hal ini dilakukan agar pembangunan di Desa berjalan maksimal” pungkas Dedi.