Penghargaan tersebut diberikan berkat inovasi serta keterbukaan proses hingga pasca-rekrutmen anggota Polri tahun 2023.

“Dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam inovasi penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun 2023 berbasis komunikasi publik,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan saat memberikan penghargaan ke Irjen Dedi Prasetyo di Gedung TNCC Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Agustus 2023.

Lemkapi menyebut bahwa, SSDM Polri dalam proses rekrutmen tahun ini telah membuka ruang digital pada tujuh platform media sosial. Hal itu dinilai sebagai keterbukaan komunikasi publik mulai dari saat pra rekrutmen hingga setelahnya.

“Kami mengamati sejak proses rekrutmen berjalan, SSDM Polri telah membangun komunikasi dua arah yakni engagement dengan catar (calon taruna), keluarga dan pemerhati kepolisian di ruang digital.

Komunikasi dua arah tersebut, kata Edi, sangat berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri yang saat ini di angka 76,4 dan diharapkan kedepannya akan mencapai 80 persen.

“Kerja keras SSDM Polri ini adalah wujud implementasi program Presisi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan,” ucap Edi.

Menerima penghargaan Presisi Award itu, Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan saran terkait dengan keterbukaan informasi seluruh rangkaian proses rekrutmen anggota Polri.

Dedi menegaskan, penghargaan ini dijadikan semangat untuk melakukan inovasi serta hal yang lebih baik lagi kedepannya terkait dengan penerimaan anggota Polri.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan elemen yang telah mendukung rekrutmen Polri. Tentunya, SSDM Polri akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya agar terwujud Polri yang diharapkan dan dicintai oleh masyarakat,” tutup Dedi.
.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

“Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

“Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan,” kata Sandi.

Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

“Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat,” ujarnya.