Sedangkan untuk penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan kepala daerah 2024, sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2024 akan dilakukan apabila tidak adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan paling lama 3 hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Dalam pemilihan kepala daerah 2024 kota Blitar yang diselenggarakan 27 November, Syauqul Muhibbin calon walikota berpasangan dengan calon wakil walikota, telah berhasil mendulang 15.382 suara di kecamatan Kepanjen Kidul, 15.917 suara di kecamatan Sukorejo, dan 18.375 suara di kecamatan Sanan Wetan, hingga unggul 6.131 suara.

Mas Ibin panggilan populer Syauqul Muhibbin, lahir dan tinggal serta besar di Plosoarang, kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar, pada saat mencalonkan diri di pemilihan walikota Blitar 2024, telah menjadi warga kelurahan Kepanjenlor, kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar, hampir tidak pernah berhenti diterpa opini – opini primordialisme bukan putra daerah.Menarik untuk ditilik kembali perjalanan mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Blitar 2024, Muhibbin bisa dikatakan pendatang baru dalam kancah politik di kota Blitar, hingga mendekati pendaftaran dan penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik pada bulan Mei, masyarakat kota Blitar masih kurang begitu melirik Syauqul Muhibbin, meski disetiap tempat – tempat strategis terpampang pada baliho – baliho besar sosok muda, endors di beberapa media massa dengan pemberitaan pencalonannya sebagai walikota Blitar.

Tidak hanya itu, banyak kalangan elite politik yang memicingkan sebelah mata atas pencalonannya, dengan berargumentasi bahwasanya mayoritas masyarakat kota Blitar tidak lepas dengan tokoh bangsa Ir.Soekarno yang berideologi nasionalisme, sedangkan Syauqul Muhibbin bukan warga kota Blitar hadir dengan membawa identitas latar belakang salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor, menjadi alasan yang cukup kuat.

Selangkah berpantang surut, setapak berpantang mundur, meski kompetitornya dalam pilkada diusung PDI Perjuangan dengan dukungan Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya yang memiliki 16 kursi di DPRD kota Blitar dari 25 kursi keseluruhan ditambah dukungan partai non parlemen, tidak membuat nyali Muhibbin menjadi kecil apalagi berfikir mundur.

Fighting spirit yang dimiliki Syauqul Muhibbin tinggi diakui Mochamad Walid pernah menjadi ketua Keluarga Siswa Mahasiswa Blitar di Yogyakarta ( Kesmalita ), mengetahui sepak terjang rekannya selama menjadi mahasiswa membuat dirinya merasa sangat optimis wakil sekretaris jenderal GP Ansor bakal menguasai pertarungan dalam pilihan walikota Blitar, meski tidak memasang target hasil perolehan suara, dengan mengungkapkan saat mahasiswa, Muhibbin sering kali menyuarakan aspirasi melakukan aksi – aksi turun jalan.Dari pengalaman – pengalaman tersebut, menjadi bekal mental untuk bertarung.

” semua warga Kesmalita mendukung Ibin dengan caranya masing – masing meskipun bukan tim sukses.Ibin seorang aktifis gerakan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta awal tahun 2000 an, sering turun ke lapangan melakukan orasi saat melakukan aksi mahasiswa di Yogya.Dari pengalaman itulah tampaknya Ibin punya bekal mental yang cukup sebagai fighter dalam pilkada kota Blitar 2024. ” ungkapnya usai tasyakuran Keluarga Siswa Mahasiswa Blitar di Yogyakarta ( Kesmalita ).

Menurutnya, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sangat mumpuni melakukan agitasi atau mempengaruhi massa dan mampu membangun jaringan di grassroots yang didesain menjadi pendukungnya, dengan menciptakan tradisi duduk bersama, mendiskusikan persoalan – persoalan hingga menciptakan resolusi bersama di ruang demokratis serta memperlakukan semua partisipan dengan setara. Mochamad Walid menambahkan penjelasannya, selain itu Syauqul Muhibbin seorang intelektual mempunyai kemampuan mencari solusi terbaik, memiliki kecerdasan tidak hanya pada sisi spritual akan tetapi juga cerdas mengelola emosional, serta berfikir kritis maupun kreatif.

” Ibin aktivis gerakan mahasiswa, pastinya dia memahami cara melakukan agitasi dan membangun jaringan di grassroots untuk didesain menjadi pendukungnya. Pengalamannya dalam gerakan mahasiswa itu yang tidak dipunyai oleh lawannya, hingga tampaknya membuat Ibin menjadi tahan banting ketika ada tekanan – tekanan maupun persoalan internal maupun dari luar ” pungkas Mochamad Walid.(Ans).

Calon gubernur yang berpasangan dengan Lukmanul Khakim dengan nomor urut 1 dan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa ini menyampaikan, di hadapan puluhan wartawan, bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sedikit di bawah rata-rata nasional. Namun, jumlah kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Menjelaskan masalah pengangguran di Jawa Timur, Luluk mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja paling tinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, Luluk Nur Hamidah menegaskan persoalan pendidikan yang dianggap sangat krusial, terutama banyaknya anak-anak putus sekolah, salah satunya karena faktor kemiskinan.

Magister Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia dan Magister Ilmu Administrasi Publik Lee Kuan Yew School of Public Policy ini menuturkan bahwa program sekolah gratis bukanlah program yang terlalu istimewa. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah tahap pelaksanaannya, mengingat masih banyaknya pungutan dan biaya lainnya yang membebani orang tua siswa. Dengan APBD Provinsi Jawa Timur sekitar Rp33 triliun, Luluk yakin program sekolah gratis akan berjalan dengan baik.

“Sebenarnya tentang sekolah gratis itu tidak istimewa, hanya saja masalahnya pada tahap implementasinya. Karena apa, masih banyak pungutan dan biaya lain yang membebani orang tua siswa. Nanti ada dukungan dua arah, yaitu dukungan langsung kepada siswa untuk biaya sekolah SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah, misalnya berapa kebutuhan per semesternya. Selain itu, untuk kebutuhan sekolah lainnya yang diperlukan agar anak-anak bisa tetap sekolah,” tuturnya.

“Kemudian, yang kedua adalah dukungan kepada sekolah, berapa operasional sekolah yang sebenarnya dan sewajarnya, sehingga sekolah tidak lagi mengambil pungutan-pungutan kepada siswa, khususnya siswa yang tidak mampu. Untuk keluarga kurang mampu harus kita tanggung sepenuhnya; tidak ada uang pangkal, tidak ada uang untuk seragam, maka nantinya seragam harus gratis. Sebenarnya, anggaran kita cukup, kurang lebih Rp33 triliun, dan semuanya sudah kita hitung,” pungkas Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. (Ans).