Saat ini lebih akrab disapa Mas Ibin, sebelumnya saya mengetahui sosok anak muda calon pemegang kebijakan di kota Blitar hanya dari papan iklan yang berdiri di pojok – pojok lokasi strategis di dalam kota.Dalam perbincangan, yang menarik wakil sekretaris jendral Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor melontarkan gagasannya, bahwa sebijaknya waktu 24 jam diberikan bagi peziarah makam Bung Karno dengan pertimbangan bahwasanya ritual ziarah merupakan penyampaian do’a dan salah satu bentuk rasa syukur serta penghormatan kepada tokoh bangsa atas jasa perjuangan yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, menyampaikan argumen tidak ada pembatasan waktu bagi pengunjung untuk berziarah ke makam Bung Karno, keinginannya para wisatawan yang berkunjung akan lebih bisa leluasa dan diharapkan destinasi wisata religi menjadi lebih menarik dan semakin banyak diminati, sehingga peluang kegiatan ekonomi masyarakat kota Blitar semakin terbuka luas tidak hanya industri kreatif lokal produk olahan makanan maupun kerajinan tangan, akan tetapi akan membawa dampak signifikan terhadap jasa transportasi, jasa homestay atau penginapan di rumah penduduk yang berada sekitar destinasi wisata, serta jasa – jasa lainnya.

Seorang pengusaha sukses, pada saat ini di PT Karimah Sejahtera Abadi ( KSA ) menjabat komisaris utama, mas Ibin tentunya mempunyai kalkulasi serta intuisi tinggi dalam entrepreneur, yang memahami dengan kondisi daerah dengan luas wilayah 32,57 km², dimana kota Blitar tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat menunjang peningkatan ekonomi bagi masyarakat.Sehingga dipastikan nanti dirinya akan menjadi leadership, yang selalu berupaya keras menggali dan memanfaatkan potensi – potensi yang dimiliki kota Blitar dengan dukungan peningkatan sumber daya manusia.

Syauqul Muhibbin mempunyai bakat sebagai pemimpin, mengikuti jejak – jejak aktivitasnya yang terekam mulai di organisasi kesiswa-an sebagai ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS ) Diniyah Mambaul Maarif Denanyar Jombang, wakil ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang hingga ketua Organisasi Daerah Karisidenan Kediri Madiun.Sedangkan aktivitasnya di organisasi kemahasiswaan, pernah menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia rayon Fakultas Syariah, pengurus Komisariat PMII Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengurus Cabang PMII Yogyakarta dan Front Aksi Mahasiswa Yogjakarta ( FAMJ ).

Pernah di Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PB PMII ), mas Ibin tumbuh dari keluarga religius dalam mengenyam pendidikan selalu di lembaga pendidikan formal dengan kurikulum yang mengacu kurikulum pendidikan nasional akan tetapi memiliki muatan agama yang lebih banyak mulai dari Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah hingga Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan santri pondok pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang dan pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.Namun dalam kepemimpinan, dirinya mempunyai komitmen menempatkan pada sikap politik nasional religius, mengedepankan khidmah kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, partai politik, etnis serta budaya.

Kegusaran selama ini mungkin akan menemukan jawaban dengan kepemimpinan Syauqul Muhibbin yang bisa menjadi motivator terutama kalangan muda dapatnya mengetahui apa yang dilakukan para pahlawan maupun para pejuang kemerdekaan Indonesia di kota Blitar, dengan menilik sepak terjang perjuangannya.Salah satunya mendorong bagi kalangan anak muda dengan mengunjungi museum dan membaca di perpustakaan yang berada di kompleks makam Bung Karno dimana tersimpan buku – buku serta peninggalan bersejarah, untuk bisa dijadikan edukasi mengetahui sejarah sebelum hingga lahirnya negara Republik Indonesia.

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, dimasa pendudukan Jepang berdasarkan Osamu Seirei tahun 1942, kota Blitar dipimpin seorang Shi-Chō dengan wilayah seluas 16,1 km².Setelah Indonesia merdeka, kota dengan wilayah semua berbatasan dengan Kabupaten Blitar
mengikuti ketentuan Undang – Undang No. 17/1950, kota Blitar ditetapkan sebagai daerah Kota Kecil.Dan seiring bergesernya waktu, Kota Kecil menjadi Kotamadya Blitar berdasarkan Undang-Undang No. 18/1965, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48/1982, Kotamadya Blitar luas wilayahnya menjadi bertambah 32,58 km² mengambil sebagian wilayah Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah kota, yang mana kota Blitar telah menyimpan sejarah perjuangan heroik perlawanan terhadap penjajah.

Bukan hanya Bumi Bung Karno, kota Blitar juga sebagai kota Pembela Tanah Air (PETA) dengan menarik sejarah perjuangan Shudancho Suprijadi bersama Chudancho dr. Ismail, Shodancho Muradi, Shodancho Suparjono, Budancho Halir Mankudijoyo, Budancho Sunanto dan Budancho Sudarmo, serta pemuda yang tergabung dalam Kyodo Boei Giyugun lainnya melakukan pemberontakan bersenjata terhadap kekuatan militer dimasa pendudukan Jepang dalam pertama kalinya.Adanya perlawanan para militer bentukan penjajah Jepang, menjadi inspirasi serta semangat anggota PETA dan rakyat melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang di daerah – daerah lain dalam meraih cita – cita kemerdekaan Indonesia.

Walikota Blitar terpilih dan dilantik, nantinya diharapkan dalam membuat kebijakan tidak hanya terpusat pada pendidikan formal yang berjenjang hingga memberikan dukungan pembiayaan di perguruan tinggi.Akan tetapi dukungan juga diberikan untuk membuka ruang cakrawala ilmu dan mendorong generasi muda untuk memahami dari masa lalu akan sejarah bangsa dengan harapan nantinya mampu membentuk karakter dan identitas generasi mendatang sebagai sumber serta inspirasi persatuan dan kesatuan bangsa. *

* penulis : Anis Widodo wartawan media online Harian Forum.com

Sedangkan untuk penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan kepala daerah 2024, sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2024 akan dilakukan apabila tidak adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan paling lama 3 hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Dalam pemilihan kepala daerah 2024 kota Blitar yang diselenggarakan 27 November, Syauqul Muhibbin calon walikota berpasangan dengan calon wakil walikota, telah berhasil mendulang 15.382 suara di kecamatan Kepanjen Kidul, 15.917 suara di kecamatan Sukorejo, dan 18.375 suara di kecamatan Sanan Wetan, hingga unggul 6.131 suara.

Mas Ibin panggilan populer Syauqul Muhibbin, lahir dan tinggal serta besar di Plosoarang, kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar, pada saat mencalonkan diri di pemilihan walikota Blitar 2024, telah menjadi warga kelurahan Kepanjenlor, kecamatan Kepanjenkidul kota Blitar, hampir tidak pernah berhenti diterpa opini – opini primordialisme bukan putra daerah.Menarik untuk ditilik kembali perjalanan mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Blitar 2024, Muhibbin bisa dikatakan pendatang baru dalam kancah politik di kota Blitar, hingga mendekati pendaftaran dan penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik pada bulan Mei, masyarakat kota Blitar masih kurang begitu melirik Syauqul Muhibbin, meski disetiap tempat – tempat strategis terpampang pada baliho – baliho besar sosok muda, endors di beberapa media massa dengan pemberitaan pencalonannya sebagai walikota Blitar.

Tidak hanya itu, banyak kalangan elite politik yang memicingkan sebelah mata atas pencalonannya, dengan berargumentasi bahwasanya mayoritas masyarakat kota Blitar tidak lepas dengan tokoh bangsa Ir.Soekarno yang berideologi nasionalisme, sedangkan Syauqul Muhibbin bukan warga kota Blitar hadir dengan membawa identitas latar belakang salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor, menjadi alasan yang cukup kuat.

Selangkah berpantang surut, setapak berpantang mundur, meski kompetitornya dalam pilkada diusung PDI Perjuangan dengan dukungan Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan Karya yang memiliki 16 kursi di DPRD kota Blitar dari 25 kursi keseluruhan ditambah dukungan partai non parlemen, tidak membuat nyali Muhibbin menjadi kecil apalagi berfikir mundur.

Fighting spirit yang dimiliki Syauqul Muhibbin tinggi diakui Mochamad Walid pernah menjadi ketua Keluarga Siswa Mahasiswa Blitar di Yogyakarta ( Kesmalita ), mengetahui sepak terjang rekannya selama menjadi mahasiswa membuat dirinya merasa sangat optimis wakil sekretaris jenderal GP Ansor bakal menguasai pertarungan dalam pilihan walikota Blitar, meski tidak memasang target hasil perolehan suara, dengan mengungkapkan saat mahasiswa, Muhibbin sering kali menyuarakan aspirasi melakukan aksi – aksi turun jalan.Dari pengalaman – pengalaman tersebut, menjadi bekal mental untuk bertarung.

” semua warga Kesmalita mendukung Ibin dengan caranya masing – masing meskipun bukan tim sukses.Ibin seorang aktifis gerakan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta awal tahun 2000 an, sering turun ke lapangan melakukan orasi saat melakukan aksi mahasiswa di Yogya.Dari pengalaman itulah tampaknya Ibin punya bekal mental yang cukup sebagai fighter dalam pilkada kota Blitar 2024. ” ungkapnya usai tasyakuran Keluarga Siswa Mahasiswa Blitar di Yogyakarta ( Kesmalita ).

Menurutnya, alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sangat mumpuni melakukan agitasi atau mempengaruhi massa dan mampu membangun jaringan di grassroots yang didesain menjadi pendukungnya, dengan menciptakan tradisi duduk bersama, mendiskusikan persoalan – persoalan hingga menciptakan resolusi bersama di ruang demokratis serta memperlakukan semua partisipan dengan setara. Mochamad Walid menambahkan penjelasannya, selain itu Syauqul Muhibbin seorang intelektual mempunyai kemampuan mencari solusi terbaik, memiliki kecerdasan tidak hanya pada sisi spritual akan tetapi juga cerdas mengelola emosional, serta berfikir kritis maupun kreatif.

” Ibin aktivis gerakan mahasiswa, pastinya dia memahami cara melakukan agitasi dan membangun jaringan di grassroots untuk didesain menjadi pendukungnya. Pengalamannya dalam gerakan mahasiswa itu yang tidak dipunyai oleh lawannya, hingga tampaknya membuat Ibin menjadi tahan banting ketika ada tekanan – tekanan maupun persoalan internal maupun dari luar ” pungkas Mochamad Walid.(Ans).

Arif Kurniawan mengemukakan bahwa tahapan-tahapan yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah dijalani, mulai dari pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, hingga jadwal debat. Meskipun demikian, debat kedua sempat mengalami kendala akibat adanya interupsi dari pendukung pasangan calon yang menilai pihak lawan melakukan sesuatu yang dianggap tidak diperbolehkan. Hal ini berujung pada keputusan aksi walkout oleh peserta debat.

Menurut Arif, penyelenggara seharusnya tidak serta-merta menghentikan gelaran debat. Sebaiknya, penyelenggara menawarkan kepada pasangan calon yang masih bersedia untuk melanjutkan penyampaian visi dan misi, serta memberikan jawaban atas pertanyaan dari panelis. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memahami visi dan misi yang dimiliki oleh pasangan calon serta menilai sejauh mana kemampuan pasangan calon dalam menjalankan program-program pembangunan di pemerintahan Kabupaten Blitar.

Ditambahkan Arif Kurniawan, yang dibawa dalam panggung debat bukanlah contekan, melainkan visi dan misi hasil pemikiran pasangan calon Rini Syarifah dengan Abdul Ghoni, yang akan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Menurutnya, visi dan misi pasangan calon kepala daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Visi dan misi tersebut nantinya akan diintegrasikan secara terpadu dalam upaya pembangunan daerah, yang akan dijabarkan dalam program pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun, yang kemudian dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Kabupaten Blitar.

Menanggapi debat Pilkada Kabupaten Blitar 2024, dengan diwarnai aksi walk out pada debat kedua serta ditiadakannya debat ketiga, dirinya menilai hal tersebut tidak akan terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Ia berargumen bahwa para pemilih saat ini, yang banyak menguasai teknologi informasi, lebih bijaksana sehingga mampu berpikir realistis dalam menyikapi opini yang berkembang dan tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan Kabupaten Blitar yang sudah nyata.

“Masyarakat saat ini lebih berpikir realistis, menginginkan pembangunan Kabupaten Blitar yang nyata dan merata. Artinya, hari ini masyarakat sederhana saja; dinamika dalam Pilkada dianggap wajar. Pendekatan menjadi hal utama bagi para calon kepala daerah Kabupaten Blitar, dengan melakukan kunjungan ke kecamatan, desa, RW, sampai RT. Namun, menurut saya secara pribadi, petahana masih memiliki peluang cukup besar untuk memimpin Kabupaten Blitar kembali. Akan tetapi, hasil akhir semuanya ada di tangan masyarakat pemilih. Masyarakat Kabupaten Blitar pada pemilihan nanti dipastikan lebih selektif menentukan calon kepala daerah sesuai visi dan misi serta keberlanjutan program-program sebelumnya,” ungkapnya.

Pernah mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Blitar melalui PKB, Arif Kurniawan memiliki pemikiran bahwa masyarakat Kabupaten Blitar telah membaca secara objektif kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan Hj. Rini Syarifah atau Mak Rini. Salah satunya adalah program prioritas masyarakat melalui terealisasinya pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diselesaikan di pemerintahan desa dengan “Salam Sak Jangkah,” di mana warga dapat mencetak KTP Elektronik dengan cepat dan mandiri.

Hj. Rini Syarifah mulai menjabat sebagai Bupati Blitar sejak 26 Februari 2021. Pada tahun tersebut, ia menghadapi penanganan pandemi Covid-19 secara nasional dengan instruksi untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran melalui pemanfaatan APBD guna membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Kepada Harian Forum.com, Arif Kurniawan menandaskan bahwa tidak hanya layanan KTP Elektronik yang cepat dan mandiri — yang sebelumnya memerlukan antrean panjang untuk pembuatan dokumen kependudukan — pemerintahan Rini Syarifah juga telah merealisasikan pembangunan jalan beton sepanjang 9 km pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, jalan beton yang dibangun bertambah sepanjang 13,2 km, sementara tahun 2023 mencapai 19,7 km, dan tahun 2024 telah direalisasikan sepanjang 22,4 km. Sedangkan untuk perbaikan dan pembangunan jalan hotmix, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Blitar telah merealisasikan 179,2 km, tahun 2022 mengerjakan 123,6 km, tahun 2023 membangun 59 km, dan pada tahun 2024 telah selesai sepanjang 110,3 km.

Tidak hanya program pelayanan pembuatan KTP dan infrastruktur jalan, Mak Rini juga telah menata kembali organisasi di perusahaan daerah serta memperbaiki BPR milik Kabupaten Blitar yang mengalami kredit macet, diduga akibat kesalahan prosedur penyaluran kredit. Tidak hanya itu, Mak Rini juga memperoleh tiga penghargaan untuk PDAM Tirta Penataran pada Top BUMD Awards 2021. Semua ini menjadi catatan jejak kepemimpinan Mak Rini di Kabupaten Blitar,” tandas Arif sembari menerangkan kebijakan-kebijakan Rini Syarifah lainnya (21/11).

Disoal Abdul Ghoni, calon wakil kepala daerah pasangan Mak Rini, yang bukan warga Kabupaten Blitar, Arif Kurniawan menuturkan bahwa letupan primordialisme dalam Pilkada 2024 Kabupaten Blitar menurutnya tidak relevan lagi saat ini. Primordialisme adalah paham yang menganggap suatu kelompok lebih baik dibandingkan kelompok lain. Dalam konteks pemilihan, ini bisa berarti kompetisi antara warga asli yang merasa lebih baik dibandingkan warga pendatang. Baginya, pemahaman ini berdampak sosial yang luas. Ia juga menuturkan bagaimana sebaliknya jika sentimen primordialis dihembuskan kepada warga Kabupaten Blitar yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di luar wilayah Blitar.

Arif menambahkan bahwa pencalonan Abdul Ghoni sebagai calon wakil bupati Blitar bukan sekadar urusan personal, meskipun PKB Kabupaten Blitar bisa mengusung sendiri pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun, sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang pernah menjabat Ketua PMII Banyuwangi dan Ketua PMII Jawa Timur, rekomendasi pencalonan Abdul Ghoni sebagai wakil bupati Blitar berasal langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Melihat aktivitasnya di organisasi kemahasiswaan Muslim berlandaskan Ahlussunnah wal Jama’ah, serta pengalaman sebagai politisi, Arif Kurniawan merasa yakin bahwa partai politik yang mengusungnya telah melakukan penilaian, penelitian, dan perhitungan yang matang.

Menurut Arif, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki kemampuan serta kepiawaian melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran. “Daerah yang tidak mempunyai anggaran cukup untuk memenuhi target pembangunan perlu pejabat yang mampu melobi pemerintah pusat guna memperoleh bantuan anggaran,” jelasnya.

“Kalau bicara hasil, ya menunggu setelah selesainya pemungutan suara. Namun, bila melihat rekam jejak Mak Rini dalam periode pemerintahannya selama dua tahun, yang juga dibarengi adanya pandemi Covid-19, tetapi masih bisa merealisasikan program-program untuk masyarakat, ditambah dalam Pilkada saat ini didampingi Mas Ghoni, seorang politisi dan aktivis pergerakan mahasiswa, menurut saya peluang petahana memimpin kembali Kabupaten Blitar terbuka lebar. Saya berpikir tidak hanya soal menang saja, tetapi bagaimana nanti memenuhi target pembangunan di Kabupaten Blitar. Kalau hanya mengandalkan APBD, masih sangat diperlukan bantuan dari pemerintah pusat. Kepala daerah perlu melakukan lobi-lobi untuk memperoleh bantuan anggaran. Saya yakin itu bisa, tetapi faktor politis sangat berpengaruh,” jelasnya.

“Saya yakin sahabat saya, Mas Ghoni, jika jadi wakil bupati, memiliki akses yang luas baik dari jalur partai politik maupun organisasi pergerakannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Mak Rini, yang merupakan Ketua Partai Politik, pasti memiliki akses dengan Cak Imin, yang saat ini menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat, dan dua wakil menteri dari PKB. Mas Ghoni juga punya akses dengan Mas Kaesang, Ketua PSI, yang kadernya ada satu sebagai Menteri Kehutanan dan dua sebagai wakil menteri. Selain itu, Mas Ghoni pernah menjabat Ketua PMII Jawa Timur, tentu memiliki kedekatan dengan Gubernur Jawa Timur dan rekan-rekannya di DPR RI. Akses politik sangat diperlukan. Namun, semuanya kembali kepada masyarakat untuk memutuskan dalam pemungutan suara nanti,” imbuh Arif Kurniawan, yang saat ini berdomisili di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. (Ans)