HarianForum.com- Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI /Polri (FKPPI) PC 1308 Nganjuk, bersama Gerakan Pemuda Ansor Nganjuk, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Minggu (21/6) menggelar aksi pembakaran bendera PKI di komplek kolam renang Sri Tanjung, Nganjuk. Pembakaran bendera partai terlarang tersebut merupakan simbol penolakan terhadap berkembangnya komunis gaya baru di Indonesia.
Dalam aksi tersebut juga diadakan deklarasi penolakan terhadap Rancangan Undang Undang (Haluan Ideologi Pancasila). Pembacaan deklarasi dilakukan Ketua PC FKPPI 1308 Nganjuk, Joko Sabdono, dan diikuti oleh sekitar 200 orang yg hadir. Deklarasi dalam bentuk pernyataan sikap itu, meneka menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak menandatangi RUU HIP tersebut. Selain itu, mereka juga menuntut agar proses legislasi di DPR terkait RUU HIP dihentikan.
“Pancasila Dan UUD 1945 sebagai konsensus nasional jangan diutik utik lagi. Para pendiri bangsa sudah memberikan landasan berbangsa dan bernegara yang sempurna untuk kelangsungan bangsa,” tegas Joko Sabdono.
Menurut Joko, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara sudah final. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia harus dipatuhi dan diterapkan dalam praktik Ketatanegaraan.
“Sehingga kalau Pancasila diperas menjadi Tri Sila dan Eka Sila ini sangat membahayakan kehidupan negara. Karena ini mengerdilkan Pancasila sebab Eka Sila akan meniadakan sila Ketuhanan. ” Tandas Joko Sabdono.
Dikatakan dia, mengungkit kembali soal konsensus nasional , sama saja dengan membangkitkan macan tidur. Dan akibatnya akan terjadi perpecahan bangsa. Padahal Pancasila dan NKRI merupakan harga mati.
“FKPPI sebaga anak anak dari pensiunan purnawirawan TNI / Polri siap berada di garda terdepan untuk mempertahankan Pancasila,” tegas Joko.
Dikatakan dia, FKPPI juga menolak jika TAP MPRS nomor 25/1966 tentang pelarangan organisasi PKI ditiadakan. TAP MPRS tersebut harus tetap dipertahankan. “Demikian juga FKPPI mendukung pelarangan ajaran Marxis, leninisme dan komunisme berada di Indonesia,” papar dia.
Pernyataan sikap tersebut akan dikirim ke DPRD Nganjuk, DPRD Provinsi dan DPR-RI.(Jo)
