Harian Forum Informatif dan Membangun
Blitar, HarianForum.com- Pergantian jabatan politis kepala daerah sesuai ketetapan hasil dari pemilihan umum kepala daerah, merupakan perihal yang biasa. Pasca pemilu, warga bijak berpikir dengan proporsional, tidak ada yang merasa kalah dan tidak merasa menjadi pemenang. Semua warga mempunyai hak yang sama. Tidak hanya berhak untuk memperoleh pelayanan, akan tetapi hak ikut berperan serta mengawasi, memberi masukan secara seimbang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai amanat undang undang nomor 28 tahun 1999.
Kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, semaksimal mungkin memberikan pelayanan berkualitas kepada warga, menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka, merespon dengan cepat adanya masukan, saran, pendapat maupun kritik dari warga dengan tidak hanya menampung, tetapi harus melakukan tindakan penyelesaian yang normatif sesuai dengan apa yang disampaikan warga, merupakan sebuah keniscayaan. Buruknya pelayanan, tertutupnya sistem informasi, serta adanya arogansi atas kekuasaan, sangat berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemerintahan karena dianggap publik sebuah wanprestasi atau ingkar janji.
Kepala daerah terhadap aparatur sipil negara daerah, sebijak mungkin melakukan inovasi dan selalu mendorong peningkatan kualitas pelayanan terhadap warga. Dukungan aparatur sipil negara daerah dalam reformasi birokrasi, sangat memegang peranan untuk terwujudnya good governance. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, aparatur sipil negara daerah merupakan unsur utama dalam perencanaan, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan di daerah, serta memiliki peran yang sangat strategis untuk menentukan keberhasilan visi dan misi kepala daerah.
” Aparatur sipil negara, bekerja melayani masyarakat dengan menggunakan regulasi yang berlaku. Apapun perubahannya, siapapun pemenangnya, tetap menggunakan aturan aturan. Kitapun menggunakan aturan yang berlaku, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak mandek, justru akan semakin lebih berkualitas,” tegas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar, Dra. Tuti Komaryati., M.M. kepada Harian Forum.com, Senin (04/01).
Dalam dialog diskusi “Komitmen perubahan penyelenggaraan pemerintah daerah, menuju good governance” yang diselenggarakan oleh BIC Institute. Asisten perekonomian dan pembangunan pemerintah kabupaten Blitar, menyampaikan dengan menggunakan prinsip atau azas pemerintahan yang baik, aparatur sipil negara daerah pada saat melayani harus memiliki mindset semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Dra. Tuti Komariyati melanjutkan penyampaian, tidak ada diskriminasi, siapapun masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus mendapat hak yang sama, dan semua juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur sipil negara daerah dalam melayani warga harus bersikap dan bertindak profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing, dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.
“Visi misi telah berubah, untuk kedepannya pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan visi misi bupati yang baru. Apapun visi misinya dan siapapun bupatinya, kami yakin endingnya pada kesejateraan masyarakat. Misalnya di bidang perekonomian, sejahtera yang bagaimana. Selama kita mendampingi di dalam peningkatan kualitas produk, misalnya produk tersebut bisa meningkatkan ekonomi, ya itu yang kita lakukan. Dalam bidang perekonomian, kita sudah dikenal di seluruh Indonesia terkait kerjasama di bidang perdagangan. Dan kerjasama tersebut tetap akan kita lanjutkan.Besuk saya diundang oleh BUMD propinsi Jawa Timur, karena BUMD ditugasi oleh gubernur Jawa Timur bu Khofifah untuk menjadi perantara suplai dan demand produk produk kota maupun kabupaten di seluruh Jawa Timur,” tutur Dra Tuti Komaryati, MM mengakhiri dialognya.(Ans).
