Blitar, HarianForum.com- Pemberitaan adanya seseorang yang telah melakukan ancaman untuk bisa menggeser atau mempertahankan posisi jabatan serta mengaku dekat dengan Rini Syarifah, Bupati Blitar terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan modus meminta imbalan. Direktur BIC, Mujianto, S.Sos, MSi, mengungkapkan seandainya perihal tersebut benar benar terjadi, maka harus disikapi secara serius.
Informasi tersebut diperoleh Mujianto dari salah satu media online, tentang adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, kepada salah satu pejabat di dinas dengan menyatakan kedekatannya dengan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan untuk kepentingan individu. Harus dijelaskan dengan tegas agar tidak menimbulkan penilaian dari masyarakat yang tidak baik, terhadap Rini Syarifah sebagai bupati Blitar selepas gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, melantiknya pada hari Jumat (26/02).
Namun ada yang menarik, bagi Mujianto modus yang digunakan melalui percakapan telepon dengan orang yang tidak dikenal namun meminta untuk bertemu, bisa dibilang sangat berani. “Modus menyampaikan kondisi yang tidak menyenangkan kepada orang lain secara personal melalui alat komunikasi dengan nomor kontak yang tidak dikenal, tetapi buntutnya minta untuk bertemu. Bagi saya tindakan tersebut benar- benar sangat berani, kalau memang mempunyai kepentingan, kenapa tidak meminta bertemu secara langsung,” ujarnya dengan heran.
Magister komunikasi media fakultas sosial politik Universitas Muhamadiyah Malang, menyampaikan kembali perjalanan politik pemilihan bupati dan wakil bupati Blitar kepada HarianForum.com. Pasca pengumuman perolehan suara dalam pilkada, pasangan Rini Syarifah dan Rahmat Santoso dinyatakan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak.
Hasil pilkada kabupaten Blitar tahun 2020 membuat banyak pihak tidak menyangka termasuk birokrat, artinya kemenangan bukan di pihak petahana. Tentu perihal tersebut mempengaruhi perubahan peta politik yang berhubungan dengan tata kepemerintahan termasuk posisi para pejabat yang berada lingkungan pemerintahan Kabupaten Blitar.
“Seperti yang pernah disampaikan oleh pak Dardiri, menyebut kondisi di birokrasi baik itu pada pimpinan yang baru maupun lama, terdapat faksi -faksi. Maka untuk menjaga kondusifitas kinerja kedepan, mak Rini dan makde Rahmat membentuk tim transisi. Dibentuknya tim tersebut bertujuan sinkronisasi visi dan misi dalam rencana kerja tahun 2021, sekaligus untuk berta’aruf dengan kepala dinas. Dengan harapan setelah pelantikan nantinya bupati maupun wakil bupati tidak canggung lagi berinteraksi dengan kepala dinas,” ujarnya.
Dipanggilnya para Kepala Dinas oleh tim transisi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang baru, tidak menyentuh pergeseran atau perpindahan posisi kepala dinas, namun yang disampaikan perihal yang sifatnya normatif. Mak Rini maupun makde Rahmat dalam kebijakan pemerintah nanti, pada saat menempatkan birokrat untuk posisi di dinas dinas akan melalui proses yang selektif dengan dukungan etos kerja yang memiliki kredibilitas, kualitas maupun kapabilitas serta profesionalitas sebagai dukungan agar visi dan misi dapat tercapai,” imbunya.
Direktur BIC juga menyinggung adanya pemberitaan dengan pernyataan yang menyebutkan dari salah satu kepala dinas, saja tanpa disebutkan secara jelas, akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
“Berita tidak menyebutkan indentitas personal sumber berita yang jelas, namun hanya menyebutkan salah satu lembaga, merupakan hak untuk tidak mengungkapkan identitas demi keamanan narasumber. Namun pernyataan yang disampaikan seperti itu menyangkut salah satu kebijakan kepala pemerintah daerah. Pemberitaan seperti inilah yang harus diseleksi terlebih dahulu oleh orang- orang yang peduli dengan kepemimpinan mak Rini. Atau mungkin bisa saja ada desain untuk merampak kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Blitar yang baru,” pungkas Mujianto.S.Sos, MSi.(Ans)
