Uncategorized

Mahasiswa Universitas NU Blitar, Tuntut Transparasi Naiknya Biaya KKN Dan PP

763
×

Mahasiswa Universitas NU Blitar, Tuntut Transparasi Naiknya Biaya KKN Dan PP

Sebarkan artikel ini

Blitar, HarianForum.com- Tuntutan transparansi atas kenaikan biaya Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Pengalaman Lapangan namun tidak diimbangi fasilitas, menjadi agenda aksi menyampaikan pendapat di muka umum mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Blitar.

Aksi yang digelar Jum’at (09/09), mendapatkan pengawalan dari personel Polres Blitar Kota, berjaga di pintu masuk kampus sebagai upaya antisipasi mahasiswa masuk ke dalam kampus.Meskipun tertahan didepan pintu gerbang kampus yang berdiri tahun 2016 ini , tidak menyurutkan semangat peserta aksi dan tetap menyampaikan aspirasi dengan melakukan orasi tuntutan.

Selain persoalan transparasi pengelolaan dana, para mahasiswa juga mengecam pencabutan Surat Keputusan Badan Executive Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, meskipun BEM maupun DPM sudah meminta perpanjangan surat keputusan kepengurusan sampai pelantikan pengurus yang baru.

Koordinator aksi mahasiswa Nahdlatul Ulama Blitar, Nurul Aini menyampaikan bahwasanya unjuk rasa digelar untuk menuntut transparasi kepada pihak kampus terkait naiknya biaya KKN dan PPL. Disinggung upaya menanyakan dengan perihal tersebut, dirinya pernah melakukan tidak hanya sekali namun tidak puas dengan jawaban yang diterima dari pihak kampus, karena dianggap tidak ada solusi.

“PPL, KKN, skripsi naik, namun fasilitas tidak diberikan sepantasnya dengan nominal kenaikan, sedangkan kenaikan biaya dari Rp 250 ribu ke Rp 450 ribu per mahasiswa. Jawaban dari kampus tidak membuat kami puas, karena mereka jawab, ketika uang mahasiswa masuk ke kampus adalah sepenuhnya urusan kampus,” terangnya.

Ditemui awak media yang meliput, Yauma Tartibi wakil rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, menjelaskan tuntutan mahasiswa sebenarnya sudah dijawab, tetapi kemungkinan tidak puas dengan jawaban yang terkait dengan dana KKM, PKL dan Skripsi. “Kegiatan itu dilakukan pejabat periode sebelum kami, sehingga kami juga tidak bisa menjawab. Karena peralihan kepemimpinan ini, laporan penggunaan dana juga belum kami terima,” jelas Yauma Tartibi. (Ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *