Blitar, HarianForum.com – Sebelum meninggalkan Gedung Olahraga Soekarno-Hatta Kota Blitar pada Jumat (25/10), Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A., calon Gubernur Jawa Timur, menyempatkan diri menjawab pertanyaan wartawan seputar persoalan tingkat kemiskinan, angka pengangguran, dan masalah pendidikan, termasuk anak-anak putus sekolah yang telah disampaikan di depan lebih dari 1.000 kader Partai Kebangkitan Bangsa Kota dan Kabupaten Blitar pada acara Sarasehan “Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024.”
Calon gubernur yang berpasangan dengan Lukmanul Khakim dengan nomor urut 1 dan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa ini menyampaikan, di hadapan puluhan wartawan, bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sedikit di bawah rata-rata nasional. Namun, jumlah kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Menjelaskan masalah pengangguran di Jawa Timur, Luluk mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja paling tinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, Luluk Nur Hamidah menegaskan persoalan pendidikan yang dianggap sangat krusial, terutama banyaknya anak-anak putus sekolah, salah satunya karena faktor kemiskinan.
“Kalau bicara persentase, memang sedikit di bawah rata-rata nasional. Tetapi, jika berbicara jumlah tertinggi secara nasional, Jawa Timur berada di bawah Provinsi Jawa Barat, itu berdasarkan data BPS. Jumlah pengangguran sekitar 1.150.000 orang, dan pengangguran terbuka ini justru disumbangkan oleh lulusan SMK. Ironisnya, slogan untuk menaikkan dan menguatkan SDM di Jawa Timur ternyata gagal mengatasi pengangguran di kalangan lulusan SMK. Untuk persoalan putus sekolah, ada 381.000 anak-anak putus sekolah dari berbagai usia, termasuk usia sekolah, tetapi tidak bersekolah karena berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Ini menjadi problem kita semua yang harus dituntaskan. Maka, kalau saya menjadi gubernur, semuanya akan kita tuntaskan,” jelas Luluk.
Magister Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia dan Magister Ilmu Administrasi Publik Lee Kuan Yew School of Public Policy ini menuturkan bahwa program sekolah gratis bukanlah program yang terlalu istimewa. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah tahap pelaksanaannya, mengingat masih banyaknya pungutan dan biaya lainnya yang membebani orang tua siswa. Dengan APBD Provinsi Jawa Timur sekitar Rp33 triliun, Luluk yakin program sekolah gratis akan berjalan dengan baik.
“Sebenarnya tentang sekolah gratis itu tidak istimewa, hanya saja masalahnya pada tahap implementasinya. Karena apa, masih banyak pungutan dan biaya lain yang membebani orang tua siswa. Nanti ada dukungan dua arah, yaitu dukungan langsung kepada siswa untuk biaya sekolah SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah, misalnya berapa kebutuhan per semesternya. Selain itu, untuk kebutuhan sekolah lainnya yang diperlukan agar anak-anak bisa tetap sekolah,” tuturnya.
“Kemudian, yang kedua adalah dukungan kepada sekolah, berapa operasional sekolah yang sebenarnya dan sewajarnya, sehingga sekolah tidak lagi mengambil pungutan-pungutan kepada siswa, khususnya siswa yang tidak mampu. Untuk keluarga kurang mampu harus kita tanggung sepenuhnya; tidak ada uang pangkal, tidak ada uang untuk seragam, maka nantinya seragam harus gratis. Sebenarnya, anggaran kita cukup, kurang lebih Rp33 triliun, dan semuanya sudah kita hitung,” pungkas Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. (Ans).
