Nganjuk, HarianForum.com- Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang kesandung masalah, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama Bareskrim Polri membuat tata kelola Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dalam status kosong.
Gubernur Jawa Timur mengambil langkah cepat dan tepat dengan menunjuk Plt Bupati Nganjuk kepada Wabup Marhaen Djumadi, secara organisatoris tongkat estafet pemerintahan herarkinya kepada Wabup ketika Bupati berhalangan tetap.
Tatit Heru Tjahjono Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, membenarkan bahwa malam Kader PDI Perjuangan yang di tugaskan partai sebagai Wakil Bupati Nganjuk itu menerima SK Plt dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Bupati Nganjuk pada Selasa (11/05) malam.
SK tersebut diterimakan oleh Gubernur Khofifah di Gedung Grahadi, jalan Gubernur Suryo No 07 Surabaya, sekitar pukul 22.00 WIB, dalam foto dokumen yang diterima redaksi Kabar Nganjuk, Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengenakan kemeja batik hitam putih sedangkan Gubernur Khofifah mengenakan kerudung putih.
Selain itu, Tatit Heru Tjahjono menjelaskan, menurut undang-undang, tata kelola Pemerintahan tidak boleh terjadi kekosongan Bupati, apabila itu terjadi harus segera diisi, “Masa jabatan Plt tentunya tidak boleh terlalu lama, secepatnya kami akan konsultasi dengan biro hukum Provinsi, langkah-langkah apa saja yang harus di tempuh nantinya untuk bisa memiliki Bupati difinitif,” ungkap Tatit yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut.
Tatit Berharap, dengan pengisian kekosongan Bupati ini maka Kang Marhaen (sapaan akrap Marhen Jumadi) Plt Bupati tugasnya harus dapat mengembalikan kepercaan masyarakat Kabupaten Nganjuk terhadap tata kelola Pemerintahan, dan juga membangun kembali keharmonisan hubungan dengan legislatif yang sempat terkoyak.(nur)
