Blitar, HarianForum.com- Meskipun tanpa tepuk tangan serta sorak sorai pendukung para pasangan calon, debat publik bisa menunjukkan kapabilitas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan diharapkan nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan sikap atas pilihannya. Keinginan dengan digelarnya debat antar pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Blitar, mampu menjadi media penyampaian ide atau gagasan. Dan bagi pasangan calon, sebijak mungkin bisa memanfaatkan debat publik menjadi ajang edukasi politik, untuk mengelola dialektika dan mengolah situasi kondisi yang ada, dengan menawarkan sebuah solusi kepada publik.
961.971 hak pilih warga kabupaten Blitar dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Blitar yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dari jumlah hak pilih yang hampir mencapai 1 juta tersebut, selain terdapat sebagian pemilih yang akan menilai kredibilitas calon terlebih dahulu sebelum menentukan pilihannya, juga terdapat pemilih yang lebih berdasar pada kesamaan keyakinan terhadap ide atau gagasan untuk merealisasikan sebuah keinginan dalam pemilihan kepala daerah.
Debat publik pertama diikuti oleh 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah , berjalan sukses meskipun mendapat tanggapan beragam dari beberapa warga,
MJ Juharlan salah satu warga yang menilai bahwa debat publik yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober lalu, masih kurang menarik. Selain cara penyampaian dari salah satu pasangan calon masih terlihat kaku, dalam debat publik tidak ada penyampaian program program yang inovatif, dan juga tidak terlihat pasangan calon menguatkan argumen pasangan calon lainnya pada saat adanya lontaran ide atau gagasan yang ideal bagi publik.
“Debat publik kemarin, saya mengikuti dari awal sampai akhir. Yang pertama saya melihat bukan seperti debat publik tapi seperti orang membaca, jadi pikiran kita seperti direkayasa. Bagusnya itu kalau debat, dengan spontan saja jadi kita lebih mengerti. Dan untuk waktu pemaparan yang disediakan kalau nggak salah cuma 1,5 menit saja, jadi dalam penyampaian wawasan sangat kurang sekali, lebih bagus kalau waktunya diperpanjang. Kalau saran saya, debat publik yang satu menanyakan dan yang satu menguatkan argumentasi, tidak harus saling menyalahkan. Dan harapan saya siapa yang jadi nantinya, untuk JLS nggak jalan jalan, mungkin hanya Blitar yang nggak jalan. Harusnya lebih transpran kalau ada permasalahan, biar publik tahu dan mengajak untuk sama sama menyelesaikannya. Mau dibawa kemana sih, Blitar 5 tahun ke depan, bikin inovasi baru, jangan ketinggalan dari kabupaten tetangga,” ungkap MJ Juharlan warga desa Gogodeso, kecamatan Kanigoro.
Pendapat yang disampaikan MJ Juharlan dalam menanggapi debat publik, tidak sama dengan pemikiran yang disampaikan Sugeng, salah satu warga desa Plosorejo kecamatan Kademangan. Sugeng yang biasa disapa pak Geng tidak mempersoalkan prosesi debat publik, dirinya memiliki pendapat bahwa para calon yang mengikuti debat tersebut sebenarnya mempunyai kemampuan yang sama, namun berbeda latar belakang dan pengalaman. “Kalau dalam debat publik soal pemerintah, ya pasti saya percaya kalau pak Riyanto mesti sangat berpengalaman dengan persoalan birokrasi. Sedangkan mak Rini profesinya sebagai pengusaha, yang mempunyai usaha sendiri dan dikelola sendiri. Dan saya tetap percaya dengan figur mak Rini seorang pengusaha yang berangkat dari nol kemudian mampu mengelola serta mengembangkan usahanya. Dengan melihat kemampuan mengelola usaha usahanya tersebut, pastinya mak Rini juga mampu untuk memimpin pemerintahan, dan Insya Allah semoga amanah,” tutur Sugeng.
Berbeda lagi dengan apa yang disampaikan Suroso, salah seorang petani yang ditemui di pinggir areal persawahan di desa Ngaglik kecamatan Srengat tentang pemilihan kepala daerah kabupaten Blitar. Dirinya mengaku mengerti pilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Namun lelaki paruh baya ini, tidak tahu sama sekali ditanya nama nama para kandidat calon kepala daerah dan wakilnya. “Saya hanya mendengar bahwa pemilihannya Desember tanggal 9. Benar ya kalau pilihan tanggal 9 Desember, selain itu saya tidak tahu,” jawabnya singkat namun diulang ulang seakan akan takut dengan pernyataannya yang salah, dan menanyakan kepastian bahwa pernyataannya tidak menimbulkan persoalan hukum bagi dirinya (Ans).
