Keberangkatan dibagi menjadi tiga kloter, yaitu kloter 112, 113, dan 114. Para jamaah selanjutnya diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sebelum akhirnya terbang menuju Makkah.

Kloter 112 dengan sekitar 210 jamaah berangkat pada pukul 15.00 WIB. Sedangkan kloter 113 yang berjumlah 374 jamaah dan kloter 114 dengan 149 jamaah dijadwalkan berangkat pada pukul 17.00 WIB.

Jamaah haji tertua yang mengikuti keberangkatan tahun ini berusia 90 tahun, sedangkan jamaah termuda berusia 17 tahun. Satu jamaah asal Kertosono menunda keberangkatan haji tahun ini karena adanya masalah kesehatan dan tidak diizinkan bepergian oleh dokter.

Kepala Kantor Haji dan Umrah, Hanif Komaludin, mengatakan bahwa jamaah yang meninggal dunia sebelum keberangkatan saat ini masih dalam proses pelimpahan kepada ahli waris dan kemungkinan baru selesai setelah musim haji berakhir.

“Ini sedang kita proses. Artinya yang meninggal ini masih belum dilimpahkan. Mungkin nanti setelah haji baru kita proses untuk dilimpahkan ke ahli waris,” ujarnya.

Di luar pendopo, suasana haru menyelimuti keberangkatan jamaah haji. Ratusan anggota keluarga jamaah tampak antusias menunggu dikibarkannya bendera oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sebagai tanda dimulainya keberangkatan bus jamaah menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Mengiringi keberangkatan tersebut, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi berharap seluruh jamaah dapat berangkat, menjalankan ibadah haji, dan kembali ke Tanah Air dengan selamat. Ia juga menitipkan doa kepada para jamaah agar masyarakat Kabupaten Nganjuk diberikan keberkahan dan kesejahteraan.

“Mohon doanya untuk warga Nganjuk semua. Kita doakan bersama-sama agar para jamaah berangkat dan pulang dengan selamat, serta selama ibadah di Tanah Suci dimudahkan dalam beribadah,” jelasnya.

Rapat berlangsung khidmat dan tertib dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, didampingi Wakil Ketua DPRD Ulum Basthomi dan Jianto. Hadir pula Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, jajaran Forkopimda, kepala OPD, anggota DPRD, Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta sejumlah undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono menyampaikan, pembahasan Raperda tentang Desa merupakan tindak lanjut penyempurnaan perda tahun 2025 yang harus segera diselesaikan. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.

Menurutnya, salah satu poin penting dalam perda tersebut berkaitan dengan pengisian kepala desa dan perangkat desa. Ia berharap Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk dapat terus menindaklanjuti hal-hal teknis melalui komunikasi bersama bupati.

“Terkait pengisian kepala desa dan perangkatnya tempatnya di sini. Harapannya Komisi I bisa menindaklanjuti terkait hal teknisnya, termasuk komunikasi dengan bupati. Masukan dan saran dari kepala desa, tokoh masyarakat, serta perangkat desa sudah diberikan, dibahas oleh Komisi I, dan dituangkan dalam peraturan desa yang disahkan hari ini,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat digelar pada awal tahun 2027.

“Pemerintah Kabupaten Nganjuk menargetkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan pada awal tahun 2027. Dengan disahkannya Raperda tentang Desa ini, kami berharap seluruh tahapan dan regulasi teknis dapat segera dipersiapkan sehingga pelaksanaan pilkades berjalan lancar, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk juga menyampaikan hasil pembahasan Raperda tentang Desa yang berhasil merumuskan rancangan peraturan daerah terdiri dari 180 pasal.

Selain itu, agenda rapat diisi dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda tentang Desa oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, pimpinan rapat memimpin proses pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda tentang Desa menjadi keputusan definitif.

Melalui pengesahan tersebut, DPRD Kabupaten Nganjuk bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap regulasi tentang desa dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(Lifa)

Peresmian berlangsung di hadapan ribuan buruh yang memadati lokasi acara. Sejumlah pejabat negara turut hadir, mulai dari menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, unsur Forkopimda Jawa Timur, hingga pimpinan organisasi buruh.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa keberadaan Museum Marsinah menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan buruh di Indonesia. Ia bahkan menyebut museum tersebut kemungkinan menjadi museum pertama yang secara khusus didedikasikan bagi perjuangan kaum pekerja.

“Ini saya kira peristiwa yang langka dan luar biasa. Mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, perjuangan Marsinah merupakan simbol keberanian rakyat kecil dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Ia menilai semangat perjuangan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat kekeluargaan, di mana pihak yang kuat memiliki tanggung jawab membantu masyarakat yang lemah.

“Yang kaya harus menarik yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Buruh adalah anak bangsa, petani anak bangsa, nelayan anak bangsa,” katanya.

Selain itu, Presiden menekankan bahwa aparat negara, termasuk TNI dan Polri, merupakan pelayan masyarakat yang bertugas menjaga serta mengabdi kepada rakyat.

Menurutnya, Indonesia dibangun dengan landasan Pancasila yang menempatkan keadilan sosial dan semangat kekeluargaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo turut mengungkapkan bahwa dirinya mendapat kehormatan untuk menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional setelah adanya usulan dari organisasi buruh.

“Saya mendapat kehormatan untuk menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional,” ungkap Presiden.

Di akhir acara, Presiden secara resmi meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Sabtu, 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur,” ucap Presiden.

Keberadaan museum itu diharapkan dapat menjadi pengingat sejarah perjuangan kaum buruh sekaligus memperkuat semangat keadilan sosial dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan di Indonesia.(Lifa)

Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam upaya meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus mendorong kesejahteraan para petani.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam mendukung program prioritas nasional. Kami ikut berkontribusi dalam peningkatan produksi kedelai, optimalisasi lahan pertanian, hingga peningkatan kesejahteraan petani,” ujar Kepala Dinas Penerangan Kodaeral V, Kolonel Laut Arif Priwadi Wibowo.

Panen raya tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting negara dan pimpinan lembaga. Di antaranya Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Sekjen Kementerian Pertahanan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo, serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto.

Selain itu hadir pula Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto,  Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Kehadiran para pejabat tersebut didampingi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian di daerah.

“Di Desa Ngudikan ini luas lahan panen mencapai 100 hektare. Sementara total areal tanam kedelai di Kecamatan Wilangan secara keseluruhan mencapai sekitar 400 hektare. Ini menunjukkan wilayah tersebut memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” jelas Arif.

Program ketahanan pangan yang dijalankan ini merupakan bagian dari kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas pertanian. TNI AL juga terlibat dalam pendampingan teknis serta pembinaan wilayah agar lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tujuan utama program tersebut yakni meningkatkan produksi kedelai nasional, memperluas area tanam, menerapkan pola tanam yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan taraf hidup para petani.

“Kami juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada 10 kelompok tani sebagai bentuk perhatian dan dukungan agar semangat para petani tetap terjaga,” tambahnya.

Tidak hanya panen raya, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan bakti kesehatan bagi masyarakat. Sebanyak 200 warga mendapatkan layanan kesehatan gratis dari tim gabungan tenaga medis Kodaeral V, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pengobatan umum, pemeriksaan gigi, tambal dan cabut gigi, hingga pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol.

“Harapannya masyarakat tidak hanya meningkat secara ekonomi, tetapi juga memiliki kondisi kesehatan yang baik,” terang Arif.

Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin diperkuat dalam mendukung program strategis nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif dan berkelanjutan.

Begitu juga para awak media yang hendak meliput tidak diperbolehkan mendekati ruang pertemuan. Kedatangan lembaga anti rasuah di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, akses masuk diperketat dan para petugas yang berjaga terlihat melakukan pengamanan.

Pada Selasa (5/5) tidak ada operasi tangkap tangan (OTT), yang mana sebelumnya banyak beberapa kalangan berspekulasi adanya penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

Usai pertemuan, Bupati Blitar Rijanto kepada wartawan menandaskan bahwasanya kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan Kabupaten Blitar dalam rangka melakukan sosialisasi pencegahan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dalam pertemuan, Bupati Blitar menuturkan adanya pembahasan pengawasan dan pembinaan terkait pengadaan barang dan jasa, hibah, juga tentang pokok pikiran atau pokir.

“Intinya tentang tata kelola yang baik, tentunya pengadaan barang dan jasa yang baik, hibah yang baik, termasuk pokir harus bener, semua itu ada aturan yang harus kita taati. Banyak sekali yang dibahas, tetapi kita puas. Yang pasti kita semakin baik dan semakin hati-hati. Kalau ada peringatan, itu memang tugasnya yang diberikan dari negara.” (Ans).

Ajang ini menjadi wadah bagi bibit-bibit muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Para atlet yang berhasil meraih kemenangan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merekrut dan membina atlet potensial untuk dipersiapkan ke ajang yang lebih tinggi, baik tingkat provinsi maupun nasional.

Dalam kategori anak-anak, penyerahan piala dilakukan langsung oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, serta istri Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. Piala, piagam, dan uang pembinaan diberikan kepada para juara 1, juara 2, juara 3, hingga juara harapan.

Pada malam harinya, kejuaraan dilanjutkan untuk kategori dewasa. Suasana pertandingan berlangsung meriah dengan sorak sorai penonton yang memberikan dukungan kepada para peserta yang bertanding.

Di kategori ganda U-100, pasangan Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto, yang berpasangan dengan Masharlay, purnawirawan Polri, berhasil meraih juara 1.

Usai seluruh rangkaian pertandingan, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono bersama Wakil Bupati Nganjuk Tri Handy Cahyo Saputro menyerahkan piala, piagam, dan uang pembinaan kepada para pemenang.

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, mengaku bangga atas suksesnya penyelenggaraan turnamen bulutangkis ini. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan mengagendakan kejuaraan serupa pada tahun mendatang.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara dengan baik hingga berjalan lancar.

“Luar biasa, prestasi Atlet-atlet kita semua mulai dari yang anak-anak sampai atlet pertandingan umum dari kemarin luar biasa. Kita harapkan nanti tahun berikutnya bisa terus kami adakan sekaligus sebagai penyaringan atlet-atlet di Kabupaten Nganjuk untuk mewakili cabang olahraga ke tingkat yang lebih atas, seperti tingkat Provinsi atau Nasional,” ujarnya.

Sekitar 1.200 kader PDI Perjuangan memadati lokasi Musancab, terdiri dari PAC ada 220 Orang, serta KSB Ranting ada 850 orang. Dalam Acara ini tampak Hadir sekitar 15 pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Jatim, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono yang juga kader PDI Perjuangan, Jajaran DPC PDI Perjuangan, Fraksi PDI Perjuangan serta Badan Sayap Partai.

Dalam sambutannya Marhaen Djumadi ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Bupati Nganjuk ini mengatakan, Musancab ini digelar sebagai bentuk langkah strategis PDI Perjuangan untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan Partai dan memperluas basis dukungan di akar rumput dengan fokus meningkatkan keterwakilan kader muda serta perempuan, untuk memperkuat formasi pemilu 2029, agar dapat mengembalikan dua kursi yang hilang

Selain itu, menurutnya Musancab ini merupakan tindak lanjut instruksi Partai yang dilakukan serentak untuk menyusun kepengurusan baru di tingkat kecamatan, hal ini harus menjadi momen strategis untuk membentuk struktur kepengurusan PAC yang solid sekaligus memperkuat konsolidasi hingga tingkat kelurahan/ desa dan Anak Ranting atau setingkat dusun, sekaligus juga persiapan menghadapi kontestasi Pemilu mendatang, agar PDI Perjuangan dapat mengembalikan kursi yang hilang serta menambah jumlah kursi dilegislatif dengan kekuatan keterwakilan gen Z.

“Kekompakan internal, kepatuhan dalam satu komando dan konsolidasi yang kuat dari tingkat DPC hingga Anak Ranting menjadi modal dasar untuk meraih kemenangan,” terangnya.

Sementara itu Deni Wicaksono, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ditemui d sela – sela acara menyampaikan, Musancab yang di kabupaten Nganjuk adalah Musancab ke 30 dari 38 Kab/Kota di Jawa timur, dan pelaksanaan dinilai cukup tertib dan lancar.

Dirinya menegaskan, DPD PDI Perjuangan Jatim membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda, termasuk generasi milenial dan Gen Z untuk terlibat aktif di kancah politik guna merespons perubahan demografi pemilih yang didominasi kalangan muda.

Oleh karena itu, kepengurusan PAC di Jawa timur wajib hukumnya keterwakilan gen Z 20 persen dan salah satunya harus menjabat sebagai ketua, sekretaris maupun bendhara salah satu jabatan ini harus dipegang gen Z, selain itu penguatan peran perempuan dan anak muda bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan struktural yang mengikat.

“Semua kita wajibkan. Salah satu dari mereka harus menjadi ketua, sekretaris, atau bendahara. Ini bukan sekadar pelengkap, tapi posisi strategis dalam kepengurusan,” ujar Deni.

Menurutnya kebijakan ini menjadi pondasi awal bagi regenerasi kepemimpinan Partai di tingkat akar rumput. PAC sebagai ujung tombak pergerakan Partai dituntut mampu membaca situasi sosial, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus merespons tantangan masa depan dengan cermat.

Pantauan di lokasi menunjukkan deretan pohon pisang memenuhi ruas jalan sepanjang kurang lebih 900 meter. Tak hanya itu, lubang-lubang jalan yang dalam diisi air hingga menyerupai kolam, lalu dilepaskan ratusan ekor ikan lele. Pemandangan ini pun disambut antusias oleh anak-anak dan warga setempat yang berebut menangkap ikan di tengah jalan yang berlumpur.

Rotul, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekesalan warga terhadap aparat desa dan pemerintah daerah. Menurutnya, alokasi Dana Desa dinilai tidak menyentuh perbaikan akses utama warga tersebut.

“Sudah lima tahun kondisi jalan ini dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan. Kami sudah berulang kali melapor secara formal, tapi tidak kunjung ada penanganan. Ini jalan utama kami untuk kerja, ke sekolah, ke pasar, hingga ke puskesmas. Aktivitas kami sangat terhambat,” ujar Rotul saat diwawancarai, Senin (13/4).

Lebih lanjut, Rotul menekankan bahwa kerusakan jalan ini telah memakan korban. Kerusakan yang dibiarkan menahun membuat pengendara sering terperosok, terutama saat kondisi jalan tergenang air.

“Sering sekali terjadi kecelakaan di sini. Bayangkan saja, baru di bulan puasa kemarin saja sudah terjadi tiga kali kecelakaan. Kalau dibiarkan terus, mau nunggu korban jiwa lagi?” tegas Rotul dengan nada kecewa.

Senada dengan warga, Ketua RT 02 Dusun Mindi mengonfirmasi bahwa aksi ini adalah puncak kegeraman masyarakat yang sudah tidak terbendung. Ia mengaku sudah sering melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa, namun hasilnya selalu nihil.

“Setiap tahun jawabannya selalu sama, katanya sudah ada pengajuan. Tapi kenyataannya, sampai kami lupa kapan terakhir kali ada peninjauan dari dinas terkait,” keluh Pak RT.

Ia menambahkan bahwa kerusakan jalan sepanjang 900 meter tersebut sudah sering memicu kecelakaan dan menghambat akses krusial bagi masyarakat. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk untuk segera turun tangan melakukan perbaikan beton atau pengaspalan secara permanen.

“Harapan kami segera ada langkah konkret dari Pemkab Nganjuk. Tolong segera diperbaiki agar anak sekolah, orang yang mau berobat, dan pedagang yang mau ke pasar tidak terkendala lagi oleh jalan yang hancur ini,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, jalanan masih dipenuhi pohon pisang sebagai penanda bagi pengguna jalan agar waspada, sekaligus sebagai simbol tuntutan warga yang menagih janji pembangunan dari pemerintah yang belum direspon sampai saat ini.

Binti Masitotut T.

Kegiatan peluncuran dilaksanakan secara simbolis di Balai Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, pada Jumat (10/4/2026) siang. Acara dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, didampingi Sekretaris Daerah Agus Purnomo, jajaran Forkopimda, serta perwakilan Perum BULOG Cabang Mojokerto.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden RI untuk memberikan stimulus ekonomi di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Program ini tidak hanya meringankan beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga strategi mengentaskan kemiskinan, mengurangi kerawanan pangan, serta menjaga stabilitas harga. Ini wujud tanggung jawab pemerintah hadir memberikan solusi nyata bagi rakyat,” ujar Warsubi.

Pada penyaluran kali ini, setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan paket berupa 10 kg beras per bulan, 2 liter minyak goreng per bulan

Karena mencakup periode dua bulan sekaligus, maka masing-masing keluarga menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng dalam satu tahap penyerahan.

Secara keseluruhan, bantuan ini menyasar 207.858 keluarga di seluruh Kabupaten Jombang yang tersebar di 21 kecamatan dan 306 desa/kelurahan, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Khusus di Kecamatan Plandaan saja, terdapat 8.249 penerima manfaat.

Bupati Warsubi juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam distribusi. Ia menginstruksikan camat, kepala desa, dan seluruh perangkat daerah turun langsung ke lapangan.

“Saya minta proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran. Peran aktif semua pihak sangat penting agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya program ini, Pemkab Jombang berharap dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan.(end)

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, didampingi Wakil Ketua DPRD Endah Sri Murtini dan Ulum Bastomi. Turut hadir Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, anggota DPRD, Kapolres, Sekretaris Daerah, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tatit Heru menyampaikan bahwa usia Kabupaten Nganjuk yang telah mencapai 1089 tahun mencerminkan kekuatan sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Ia juga mengulas kembali sejarah berdirinya Kabupaten Nganjuk serta memberikan penghormatan atas nilai-nilai kemenangan yang menjadi identitas daerah. Menurutnya, semangat perjuangan, kebersamaan, dan kejayaan masa lalu menjadi pondasi kuat sehingga Kabupaten Nganjuk tetap berdiri tegak hingga saat ini.

Ia menambahkan, “Anjuk Ladang” yang berarti tanah kemenangan memiliki makna filosofis sebagai simbol pantang menyerah dalam membangun daerah. Dengan mengusung tema “Harmoni Bumi Anjuk Ladang! Melesat dan Sejahtera”, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen mendorong percepatan pembangunan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, regulasi yang memudahkan investasi, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

“Perubahan dan ‘melesat’ berarti bergerak cepat, maju, dan berkembang sejalan dengan semangat Anjuk Ladang. Kita harus terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kebijakan pro rakyat dan pembangunan yang adil serta makmur,” ujar Tatit Heru Tjahjono.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Nganjuk dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa tema tahun ini menekankan pentingnya kebersamaan dan harmonisasi pembangunan dengan konsep “Harmoni Bumi Anjuk Ladang! Melesat dan Sejahtera”.

“Perjalanan panjang Kabupaten Nganjuk hingga usia 1089 tahun ini merupakan hasil kerja keras bersama. Oleh karena itu, ke depan kita harus terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mewujudkan Nganjuk yang lebih maju dan sejahtera,” ungkap Kang Marhaen.

Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk berharap rapat paripurna ini menjadi momentum penguat semangat pembangunan dengan tagline “melesat”, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta menciptakan iklim investasi yang semakin baik di Kabupaten Nganjuk. (Lifa)

]]> https://harianforum.com/dprd-nganjuk-gelar-paripurna-hari-jadi-ke-1089-wujudkan-sinergi-untuk-daerah-maju/feed/ 0 https://harianforum.com/respon-pemkab-nganjuk-terhadap-situasi-global-perkuat-sinergi-jaga-stabilitas-ekonomi-daerah/ https://harianforum.com/respon-pemkab-nganjuk-terhadap-situasi-global-perkuat-sinergi-jaga-stabilitas-ekonomi-daerah/#respond Wed, 01 Apr 2026 14:34:52 +0000 https://harianforum.com/?p=34458 Nganjuk, HarianForum.com – Pemerintah Kabupaten Nganjuk bergerak cepat dalam merespons dinamika global yang terjadi saat ini dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) intensif bersama Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, PLN, BPS, dan Pupuk Indonesia di Ruang Anjuk Ladang, Pemkab Nganjuk, Rabu, (1/4/2026).

Kegiatan yang menjadi langkah strategis dalam memetakan potensi dampak konflik Amerika-Israil dengan Iran terhadap stabilitas ekonomi nasional hingga daerah, sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang konkret dan terukur.

Dimana pada kondisi saat ini, yang dapat memicu lonjakan harga energi, ketidakpastian geopolitik, hingga tekanan terhadap perekonomian global yang berdampak langsung pada Indonesia, seperti meningkatnya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menurunnya investasi dan aktivitas ekspor.

Sementara pada laporan Pemkab, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk sebesar 5,30 persen dan masih terbilang solid. Selain itu pasokan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan antisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global serta potensi musim kemarau panjang juga terbilang dalam kategori aman.

Hal itu sebagaimana yang dikatakan Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi berharap, untuk masyarakat Ngantuk agar tetap tenang dan jangan terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi tentang ketersediaan BBM.

“Kami mengimbau kepada masyarakat Nganjuk untuk tidak panik, karena pemerintah telah menjamin stok energi dan pangan dalam kondisi aman,” ujarnya.

“Karena itu kita harus selalu responsif dan bergerak cepat dalam mengawal kebijakan agar stabilitas di tingkat lokal tetap terjaga dengan baik,” harap Kang Marhaen sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Kang Marhaen juga akan mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan yang tepat sasaran, termasuk optimalisasi bantuan langsung tunai berbasis data akurat.

Selain itu, efisiensi dan penataan ulang APBD menjadi langkah penting dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Karena itu ia mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan bekerja secara cepat, tepat, dan terukur.

“Saya harap, kepada seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi, sehingga pembangunan tetap berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga di tengah tantangan global,” urainya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro lebih menekankan pada pentingnya menjaga kelancaran konsumsi masyarakat agar roda perekonomian terus berputar.

Untuk langkah konkretnya Pemkab Nganjuk akan lebih mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan ketersediaan armada distribusi dan stok beras surplus hingga 11 bulan ke depan.

“Dengan sinergi seluruh pihak dan kesiapan infrastruktur pangan tersebut, kami optimis, Pemkab Nganjuk mampu memitigasi segala bentuk disrupsi ekonomi yang mungkin bisa terjadi sepanjang tahun 2026,” tandasnya.

Kebijakan ini diberlakukan setiap hari Rabu bagi sebagian pegawai di lingkungan pemerintah daerah, kecuali pada sektor pelayanan masyarakat serta kepala dinas di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, sekitar 90 persen pegawai menjalankan WFH. Meski bekerja dari rumah, aktivitas mereka tetap dalam pengawasan kepala dinas melalui pemantauan berkala menggunakan fitur live location.

Pada hari pertama penerapan WFH, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Hernanto, tetap berangkat ke kantor dengan mengayuh sepeda ontel. Ia menempuh jarak sekitar tiga kilometer dari rumah menuju kantor. Karena sudah terbiasa bersepeda, ia terlihat santai selama perjalanan.

“Menindaklanjuti himbauan terkait WFH dan WFO, alhamdulillah jarak rumah saya kurang lebih tiga kilometer. Sebelumnya kami juga sudah terbiasa menggunakan sepeda, setidaknya setiap hari Jumat. Selain hemat BBM, ini juga menghemat energi listrik. Dengan bersepeda, kita juga berolahraga, badan menjadi lebih sehat. Polusi bisa berkurang dan kemacetan juga bisa diminimalisir, sehingga banyak manfaat yang kita dapatkan dari bersepeda.”

Kegiatan bersepeda ke kantor ini rencananya akan terus dilakukan setiap hari Rabu, sesuai arahan Bupati Nganjuk, sebagai bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus gaya hidup sehat.

Penegasan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, setelah dilakukan koordinasi terkait kebijakan energi atas arahan Presiden.

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk soal harga energi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada rencana penyesuaian harga BBM. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kenaikan harga yang sempat beredar.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa ketersediaan BBM dalam negeri dalam kondisi aman dan terkendali. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Oleh karena itulah, Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Ia kembali menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan rasa tenang bagi masyarakat di tengah berbagai isu yang berkembang.

Rapat paripurna kali ini membahas tentang Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan (Rantus) DPRD Kabupaten Nganjuk Terhadap Perubahan Susunan Keanggotan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Selain hal tersebut, pembahas dalam rapat ini sekaligus sebagai tindak lanjut terhadap meninggalnya Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk, Hariyanto dari Fraksi Partai Demokrat.

Rapat dipimpin oleh Tatit Heru Tjahjono selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Endah Sri Martini dan Ulum Bastomi. Turut hadir juga Trihandy Cahyo Saputro, Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

Agenda utama dalam rapat mencakup dua point, pertama, pengesahan perubahan kedua atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 22 tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD. Kedua, pengesahan perubahan kedua atas keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk nomor 19 tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotan Komisi-Komisi DPRD.

Tatit Heru Tjahjono, dalam wawancaranya menegaskan kembali bahwa pada rapat kali ini partai Demokrat telah mengajukan usulan mengenai pergantian AKD di Komisi I dan Komisi IV.

“Seperti yang kita tahu dari anggota dari partai demokrat telah meninggal dunia yang merupakan ketua komisi I. karena itu, usulan dari partai demokrat hari ini pengajuan pergantian alat kelengkapan di komisi I dan komisi IV,” ujar tatit.

Ia juga menambahkan bahwa para dirinya bersama anggota Komisi I akan segera melakukan rapat kembali untuk menentukan ketua pimpinan yang baru, dan kemudian akan diresmikan pada rapat paripurna selanjutnya.

“Setelah ini nanti langsung kita rapatkan dengan Komisi I, lalu akan kita tentukan pimpinan komisi I yang baru. jadi hari ini kita rapatkan dan pada paripurna berikutnya akan kita sahkan,” Tegas tatit.

Rapat kemudian ditutup dengan do’a sebagai harapan agar DPRD Kabupaten Nganjuk dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus do’a sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Hariyanto, Ketua Komisi I.

Khofifah menegaskan bahwa program revitalisasi dan rehabilitasi ini mencakup perbaikan ruang kelas, laboratorium, sanitasi, hingga fasilitas praktikum.

“Program ini dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar benar-benar memberikan manfaat bagi proses pembelajaran,” katanya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan kondusif.

Bupati Jombang, Warsubi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas perhatian dan dukungan yang diberikan dalam pengembangan sarana pendidikan di wilayahnya.

“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur Jawa Timur atas dukungan dan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah kami,” ujarnya.

Warsubi juga menyoroti pentingnya penguatan sarana pendidikan vokasi, khususnya bagi sekolah menengah kejuruan (SMK), dalam mencetak tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Revitalisasi ini melibatkan 17 lembaga pendidikan di Jombang dengan total anggaran sekitar Rp13,9 miliar. Gubernur Khofifah berharap program ini dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal dan melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa.

“Saya berharap program ini dapat menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah di Jombang untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan prestasi-prestasi yang membanggakan,” katanya. (en)

Kegiatan buka bersama ini menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan masyarakat di bulan suci Ramadan. Ribuan warga memadati kawasan pusat kota untuk menikmati hidangan berbuka yang telah disiapkan panitia sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan yang berlangsung tertib dan kondusif.

Ditemui di sela-sela kegiatan, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan bahwa kehadirannya selain untuk menghadiri acara juga sebagai bentuk kontrol langsung terhadap pengamanan kegiatan yang melibatkan ribuan orang dalam satu lokasi.

“Selain menghadiri undangan Forkopimda, kami juga memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Mengingat jumlah masyarakat yang hadir cukup besar dan terpusat di sekitar Pendopo Kabupaten serta Alun-Alun Nganjuk, tentu diperlukan pengamanan yang terencana,” ujar AKBP Suria Miftah Irawan.

Ia menjelaskan bahwa Polres Nganjuk menerapkan strategi pengamanan terpadu, mulai dari pengaturan personel di titik-titik keramaian, rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, hingga langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas.

“Kami menyiagakan personel untuk pengamanan manusia, pengaturan lalu lintas, hingga mengantisipasi potensi gangguan seperti curanmor, copet, maupun tindak kriminal lainnya. Dengan pengamanan ini diharapkan masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman dan aman,” tambahnya.

Dengan pengamanan yang maksimal serta dukungan seluruh pihak, kegiatan buka puasa bersama Forkopimda Kabupaten Nganjuk dengan masyarakat tersebut berlangsung tertib, penuh kebersamaan, dan menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat.(redaksi)

Ini terjadi karena 45 persen bantuan sebelumnya, berdasarkan data dari Dewan Ekonomi Nasional tidak tepat sasaran, dan justru didapatkan oleh orang yang mampu. Sementara orang yang membutuhkan justru luput dari perhatian dan tidak menerima bantuan.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperkuat pemutakhiran data tunggal dan ekonomi sosial.

Data tersebut dikumpulkan dari RT/RW setempat yang kemudian dilanjutkan ke Desa, untuk selanjutnya data yang sudah diajukan diproses melalui BPS Bupati untuk kemudian disetujui atau ditolak.

Data akan dicek setiap saat dan memiliki kemungkinan adanya perubahan yang dikarenakan penerima bantuan tidak mutlak.

“Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan yang kita buat juga tidak akan tepat. Karena itu, saya minta semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepala desa, lurah, hingga operator desa, benar-benar aktif memperbarui data. Ini bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut hak masyarakat,” tegas Gus Ipul.

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menjelaskan kesiapan Kabupaten Nganjuk dalam mempersiapkan sekolah rakyat. Ia memperkirakan pada tahun ajaran baru, sekolah rakyat sudah dapat menerima siswa baru.

“Untuk Sekolah Rakyat, kami sudah melakukan berbagai persiapan. Insya Allah pada tahun ajaran baru 2026/2027 pendaftaran sudah bisa dibuka. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak,” ungkap Marhaen.

Acara tersebut bertempat di Surabaya, Jawa Timur sebagai peringatan menyambut bulan suci ramadhan yang ke-1447 Hijriah.

“Selamat menyambut bulan Ramadhan 1447 Hijriah, mudah-mudahan kuat puasanya, bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan penuh keberkahan,” ujar Gubernur Khofifah.

Menurut Khofifah, kesiapan untuk menyambut Ramadhan bukan sebatas ibadah saja, namun juga kesiapan fisik dan mental, khususnya bagi para bunda ojek daring yang setiap hari bekerja di jalan demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Saya tahu pekerjaan panjenengan berat harus membawa penumpang pagi, siang sampai sore. Tapi mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadhan dengan baik,” ujarnya.

Bantuan yang diberikan oleh Khofifah kepada 850 Bunda Ojek Online dan 455 jamaah pengajian Islamic Center, berupa paket sembako berisi beras lima kilogram, minyak goreng satu liter, gula satu kilogram, lima bungkus mi instan, serta teh kotak.

Sementara itu, Nur Chamdani, Pimpinan Baznas Republik Indonesia (RI) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, dan Umum mengatakan dirinya terharu atas antusiasme lebih dari seribu peserta yang hadir.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam membina Baznas di sejumlah wilayah. (Sumber: Antaranews.com)

Setibanya di pemukiman, ketegangan selama perjalanan di medan hutan seketika mencair. Rombongan disambut hangat oleh senyum tulus warga yang telah lama menanti. Tanpa sekat protokoler yang kaku, kunjungan dimulai dengan doa bersama di bawah langit Jiporapah, memohon keselamatan dan keberkahan bagi pembangunan yang sedang berjalan.

Suasana semakin akrab saat Abah Warsubi (sapaan akrab Bupati) duduk bersila untuk sarapan pagi bersama warga. Di sela suapan nasi, percakapan mengalir santai namun penuh makna. Warga menuturkan keluh kesah mereka. Mulai dari sulitnya mengangkut hasil bumi ke kota, hingga perjuangan saat ada warga yang sakit dan harus ditandu melalui jalan berlumpur menuju puskesmas.

Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoro Adi, yang turut mendampingi, menegaskan bahwa pembangunan di wilayah seperti Jiporapah memerlukan strategi khusus dan sinergi yang kuat.

“Membangun infrastruktur di tapal batas seperti ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Medan yang menantang dan cuaca yang tidak menentu menuntut ketahanan fisik serta teknis yang tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi melalui skema Karya Bhakti ini menjadi solusi efektif untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski di tengah tantangan geografis yang ekstrem,” ujar Bayu.

Pemerintah Kabupaten Jombang menggandeng TNI dan Polri melalui program Karya Bhakti. Skema kolaborasi ini terbagi dalam dua fase strategis:
Tahap Awal: Pembangunan jalan sepanjang 1,2 kilometer yang kini tengah dikerjakan oleh Kodim 0814 Jombang dengan alokasi anggaran Rp2 miliar, desain beton.
Tahap Lanjutan: Kerja sama dengan Polres Jombang yang akan menyambung pengerjaan tersebut dengan alokasi anggaran yang sama, yakni Rp2 miliar,
Total investasi senilai Rp4 miliar ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah realisasi janji pemerintah untuk memutus rantai isolasi yang selama ini membelenggu warga Kedungdendeng.

Setelah sarapan, Bupati dan rombongan berjalan kaki meninjau langsung titik-titik pengerjaan jalan. Bagi warga setempat, jalan ini bukan sekadar urusan aspal dan semen. Jalan ini adalah simbol harapan, agar anak-anak mereka bisa berangkat sekolah dengan pakaian yang tetap bersih, distribusi hasil tani menjadi lebih murah, dan layanan kesehatan tak lagi terasa jauh di ujung rimba.

“Pola Karya Bhakti ini adalah bentuk kehadiran nyata Pemerintah Kabupaten Jombang. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan sekalipun dapat merasakan kemajuan yang sama dengan wilayah perkotaan,” tegas Bupati Warsubi.

Kunjungan hari itu ditutup dengan optimisme. Meski mendung menggelayut di atas perhutanan Plandaan, warga Kedungdendeng kini memiliki alasan kuat untuk tersenyum. Jalan menuju masa depan yang lebih baik sedang dibangun tepat di depan rumah mereka.(

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Para PPPK Paruh Waktu yang dilantik berasal dari sejumlah sektor strategis, antara lain pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis pendukung pelayanan publik.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh pimpinan daerah, pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Dalam sambutannya, pimpinan daerah menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional terkait penataan tenaga honorer. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menciptakan sistem kepegawaian yang lebih tertib, profesional, dan berkeadilan.

Para PPPK Paruh Waktu diminta untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan menjunjung tinggi etika sebagai aparatur pemerintah. Meskipun berstatus paruh waktu, mereka diharapkan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Selain itu, para pegawai yang baru dilantik juga diingatkan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja. Hal ini dinilai penting agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk dapat terus meningkat seiring tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Pelantikan PPPK Paruh Waktu ini menjadi penutup agenda kepegawaian Pemerintah Kabupaten Nganjuk di akhir tahun 2025. Pemerintah daerah berharap, dengan penguatan sumber daya manusia aparatur, pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih optimal dan efektif. (red)