Blitar, Harian Forum.com – Narasi Kabupaten Blitar sedang tidak baik-baik saja yang mencuat beberapa waktu lalu, tidak menutup kemungkinan merupakan strategi psychological warfare atau psywar, sebuah upaya mempengaruhi persepsi maupun sikap publik. Lumrah dan biasa terjadi menjelang kompetisi politik, berhembus secara terbuka, dijaring beberapa media massa, dan secara cepat tersebar melalui media sosial hingga dikonsumsi publik secara luas tanpa literasi yang memadai, dengan keinginan bisa membentuk opini yang mampu menggiring pendapat publik untuk mengambil keputusan politik dalam pemilihan. Namun sebaliknya, bila buah pemikiran yang dilontarkan tidak diperkuat dengan bukti-bukti akurat yang mendukung kebenaran, bukan tidak mungkin justru akan menjadi bumerang penilaian dan sikap publik.
H. Muhammad Khoirudin, SH, tokoh masyarakat Blitar yang intens mengikuti perjalanan dan dinamika politik di Kota maupun Kabupaten Blitar, kepada Harian Forum.com berpendapat bahwa menyampaikan buah pikiran merupakan hak asasi setiap personal atau individu. Namun menurutnya, dalam menyampaikan pendapat secara terbuka lebih bijaknya disertai dengan fakta yang sesuai. Ditemui di kediamannya (1/10), H. Muhammad Khoirudin sebelum menanggapi adanya pernyataan Kabupaten Blitar sedang tidak baik-baik saja, lebih dulu mempertanyakan kondisi yang dimaksud, di mana dan kapan terjadi.
Dengan memperlihatkan di smartphone-nya, salah satu tokoh masyarakat Blitar yang pernah menjabat Ketua GP Ansor Kabupaten Blitar menunjukkan data berupa angka hasil kebijakan Bupati Blitar, Rini Syarifah, selama satu periode jabatan. Ia menjelaskan, di awal kepemimpinan Bupati Blitar Rini Syarifah, atau dikenal dengan panggilan Mak Rini, realisasi program pembangunan jalan di Kabupaten Blitar telah menemui kendala. Namun, permasalahan yang ada bukan karena tidak bijaknya langkah Bupati Blitar, melainkan percepatan penanganan pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan pengelolaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), di mana sebagian anggaran diprioritaskan untuk membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19 serta penguatan usaha kecil menengah.
Dalam data realisasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blitar terbaca, pada tahun 2021 pemerintah telah merealisasikan pembangunan jalan beton sepanjang 9.006 meter, tahun 2022 merealisasikan 13.194 meter, tahun 2023 merealisasikan 19.730 meter, dan tahun 2024 telah merealisasikan jalan beton sepanjang 22.377 meter. Sedangkan untuk perbaikan dan pembangunan jalan hotmix, pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Blitar merealisasikan 179.176 meter, tahun 2022 merealisasikan 123.568 meter, tahun 2023 merealisasikan 59.084 meter, serta di tahun 2024 telah direalisasikan pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 110.346 meter.
“Yang saya tanyakan ke sampean, Kabupaten Blitar sedang tidak baik-baik saja itu yang mana? Ini bukan pendapat saya, tapi sampean melihat sendiri angka-angka dalam data. Apakah pemerintah Kabupaten Blitar saat ini sedang tidak baik? Mak Rini menjabat bupati saat pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran untuk membantu ketahanan ekonomi masyarakat, tentunya mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan APBD dalam merealisasikan program infrastruktur. Tetapi sesuai data, Mak Rini masih bisa memperbaiki dan membangun jalan hotmix dan jalan beton,” jelasnya.
Kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Blitar menjadi tujuan Bupati Blitar, Rini Syarifah, yang mulai menjabat pada tanggal 26 Februari 2021. Dituturkan H. Muhammad Khoirudin dengan menandaskan salah satunya, melakukan penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam masa jabatannya dengan diraihnya tiga penghargaan PDAM Tirta Penataran pada Top BUMD Awards 2021. Selain itu, dalam mengemban jabatannya, Rini Syarifah melakukan revitalisasi dengan reorganisasi di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Penataran atau Safitri Indah, serta perbaikan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras milik pemerintah Kabupaten Blitar yang sempat terbelit kredit macet diduga akibat kesalahan prosedur penyaluran kredit. Ini merupakan bentuk keseriusannya dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang nantinya dikembalikan ke masyarakat.
“Penyehatan BUMD merupakan upaya Mak Rini terhadap perusahaan daerah yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah, yang nantinya disumbangkan kembali untuk masyarakat. PAD-nya meningkat untuk masyarakat, itu yang dilakukan Mak Rini. Terus sampean sebagai wartawan harusnya mengetahui, tidak baik-baiknya itu di bidang apa. Kalau melihat secara umum di masa jabatannya empat tahun, sedangkan dampak refocusing pandemi mungkin dua atau tiga tahun, tidak baiknya kapan? Sebelum ini atau saat dua tahun, coba sampean berpikir logis,” tandasnya.
“Belum lagi kalau ngomong figur kepala daerah yang tidak sempurna, kita tidak pakai itu, atau setiap kepala daerah mempunyai kekurangan dan kelebihan, kita juga tidak pakai itu. Mak Rini menjabat saat pandemi, kemudian dua tahun dibilang tidak baik-baik itu di bidang apa? Masa sekarang atau masa lalu yang tidak baik-baik? Cobalah dengan logika dan pemikiran yang jernih, kita tidak berpikir untuk personal namun berpikir untuk anak cucu ke depan,” pungkas H. Muhammad Khoirudin mengakhiri wawancara. (Ans.)
