NGANJUK, HarianForum.com – Empat Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Nganjuk terpaksa menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Langkah tegas ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah ditemukan adanya kendala administratif terkait perizinan kesehatan di dapur-dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
Penutupan sementara ini menyasar empat titik strategis, yakni SPPG Banjar Anyar (Kecamatan Tanjunganom), SPPG Ngepeh dan Kwagean (Kecamatan Loceret), serta SPPG Bagor Kulon (Kecamatan Bagor).
Akar permasalahan dari penghentian operasional ini adalah belum terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Padahal, sertifikat ini merupakan syarat mutlak untuk menjamin standar keamanan dan kualitas pangan yang dibagikan kepada anak-anak sekolah.
Kepala SPPG Bagor Kulon, Hanifan Ilham Farossi, membenarkan kabar penangguhan (suspend) tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah proaktif mengurus dokumen tersebut sejak Januari 2026.
“Kami sudah mengurus SLHS sejak Januari lalu, namun hingga saat ini Dinas Kesehatan belum menerbitkannya. Padahal standarnya, proses tersebut tidak memakan waktu selama ini,” ujar Hanifan.
Dampak dari penutupan mendadak ini sangat dirasakan oleh berbagai pihak. Ribuan anak sekolah yang menjadi penerima manfaat harus kehilangan jatah makan bergizi harian mereka. Bahkan, salah satu sekolah dilaporkan terpaksa membatalkan agenda buka puasa bersama yang rencananya akan dipasok dari SPPG tersebut.
Tak hanya siswa, para mitra pemasok bahan makanan juga terkena imbas besar. Banyak bahan baku yang sudah dipesan akhirnya terbuang atau harus dibatalkan karena dapur tidak diperbolehkan berproduksi.
Hingga saat ini, pihak SPPG masih menunggu kepastian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk agar SLHS segera diterbitkan sehingga mereka dapat kembali melayani kebutuhan gizi anak-anak di Nganjuk.
