Blitar, HarianForum.com- Paradigma yang sangat perlu direnungkan kembali serta disikapi oleh para petani sebelum adanya pupuk kimia, para petani pada masa dahulu sebelum adanya revolusi hijau sebenarnya sudah berhasil mengolah lahan pertanian dengan baik, dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. Namun seiring dengan pemikiran dan berubahnya politik pemerintahan, cara leluhur bangsa mulai digeser dan ditinggalkan dalam pengelolaan pertanian.
Cara mengelola dan mengolah sistem pertanian dianggap pemerintah pada masa itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi, sistem pertanian harus dirubah untuk mencapai swasembada pangan nasional, dengan meningkatkan serta mempercepat hasil produksi pertanian tanaman terutama pangan yang ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, juga dapat mensuplai pangan ke negara lain.
Program pemerintah berhasil tetapi hanya beberapa tahun saja, sedangkan dampak program yang terkesan ditekan untuk memenuhi produksi pangan secara kuantitas, hingga sampai saat ini masih sangat terasa. Perubahan sistem pertanian dengan gerakan percepatan hasil produksi tanaman terutama pada tanaman pangan dengan keberlanjutan penggunaan pupuk kimia, membuat para petani hingga sampai saat ini sebagian besar masih menggantungkan pupuk sintetis atau non organik. Bahkan permintaan akan semakin hari semakin meningkat, dan subsidi dari pemerintah tetap dibutuhkan untuk meringankan daya beli petani, sedangkan keuangan negara semakin kesulitan untuk bisa menutup permasalahan subsidi terhadap pupuk.
“Masalah gonjang ganjing terkait kesulitan pupuk bersubsidi, bukan karena pupuknya yang kurang namun keuangan pada negara untuk memberi subsidi pupuk itu yang mengalami kekurangan. Apalagi sekarang tanah tanah di kehutanan berubah fungsi menjadi lahan pertanian, maka yang pasti kebutuhan pupuk semakin bertambah. Kita sangat mendorong agar para petani untuk menggunakan pupuk organik, dengan melakukan inovasi milenial serta penerapan tehnologi tehnologi dalam pembuatan pupuk organik, dan itu sangat bagus.Jadi kita sangat perlu menggunakan pupuk organik lagi, dan kembali seperti konsep mbah mbah pada jaman dahulu,” tutur Ir. Endro Hermono, MBA, anggota DPR RI fraksi partai Gerakan Indonesia Raya, menyampaikan seputar kondisi kesulitan pupuk serta kebijakan pengembangan produksi pupuk organik, kepada Harian Forum.com Rabu (17/02).
Duduk di komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI, komisi yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, pangan, maritim dan kehutanan, terus menyoroti permasalahan lahan pertanian yang mengalami kerusakan, terutama pada tanah lahan pertanian dampak penggunaan pupuk sintetis dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus menerus. Pernah menjabat sebagai wakil walikota Blitar, Ir. Endro Hermono mengingatkan malapetaka lingkungan bakal terjadi akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, yang pastinya menimbulkan kerusakan maupun kesuburan pada tanah.
Menjawab pertanyaan HarianForum.com tentang responsif dengan adanya program pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan produksi pupuk organik, yang memiliki orientasi petani tidak lagi menggantungkan pada pupuk kimia. Alumni Institut Pertanian Bogor atau IPB ini, tidak hanya merespon program tersebut, bahkan dirinya sangat tertarik dan mendorong keinginan pemerintah daerah dan petani untuk memproduksi pupuk organik.
Didampingi Tan Ngi Hing, sekretaris DPC partai Gerindra kota Blitar di kediamannya, Ir Endro Hermono mengungkapkan bahwa di komisinya teradapat program pengembangan unit pengolah pupuk organik atau UPPO, merupakan program yang dapat memperbaiki atau mengembalikan kesuburan tanah sebagai upaya peningkatkan untuk produktivitas pertanian, dengan membangun fasilitas rumah kompos, alat alat pengolah pupuk organik , dan ternak sapi.
“Ini sangat menarik, salah satu program yang ada di komisi IV itu ada program UPPO, atau unit pengolah pupuk organik. Kalau nanti memang ada yang ingin membuat pupuk organik, program akan kita luncurkan dari sini. Akan kita buatkan gudang pembuatan pupuk organik, alat pencacahan dan juga sapinya. Namun disini, perlunya dengan hormat untuk pemerintah setempat, kota dan kabupaten mengijinkan kami. Karena selama ini ada hambatan hambatan dari pemerintah dengan masih tidak diperkenankan kami masuk ke masyarakat. Namun pemerintah juga tidak salah dengan mengacu yang dulu dulu dibantu sapi, belum ada 3 bulan jangankan sapinya talinya juga ikut hilang, jadi kemungkinan kejadian tersebut masih membuat trauma. Saya mohon dengan hormat, ayo kita bina bersama sama, bisa menurunkan sapi agar nanti bisa dikelola dapat menghasilkan daging yang banyak sedangkan kotorannya bisa digunakan sebagai bahan pupuk. Pesan saya, bahwa yang kita bantu nantinya bukan untuk perseorangan, tetapi untuk kelompok agar tercipta azas kegotong royongan di masyarakat,” tandas Ir Endro Hermono MBA (Ans).
