Nganjuk, HarianForum.com- Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk pecah. Separoh dari 264 Kepala Desa (Kades) dan Kelurahan yang semula bergabung dengan organisasi itu disinyalir keluar dari asosiasi tersebut. Para Kades yang keluar karena merasa tidak betah dengan organisasi yang diketuai Dedy Nawan, Kades Gejagan, Kecamatan Loceret tersebut.
Salah seorang Kades yang menyatakan keluar dari AKD adalah Sajianto, Kepala Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon. “Saya muak dengan kondisi AKD saat ini. Karena itu saya keluar.” Ujar Sajianto.
Menurut dia langkahnya tersebut juga diikuti oleh para Kades yang lain. “Sekarang ini 50 persen Kades di Nganjuk keluar dari AKD,” tandas dia.
Dijelaskan Sajianto, banyak masalah yang ada di tubuh AKD. Saat ini katanya, AKD di Nganjuk tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat di desa. Melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan.
“Mereka bilang untuk kepentingan organisasi. Tapi nyatanya untuk kepentingan pribadi dan golongan.” Ujar Kades yang dikenal sangat vokal ini.
Selain itu menurut Sajianto, AKD di Nganjuk ini selalu membawa kepentingan elit politik Nganjuk. “Mestinya yang diperjuangkan ini kepentingan desa, bukan kepentingan elit politik Nganjuk,” terang dia.
Hal lain yang dipersoalkan adalah tarikan yang sebesar Rp. 5 Juta untuk setiap Kades. Tarikan sebesar itu dengan dalih untuk kepentingan pengamanan.
“Kita diminta bayar uang Rp. 5 Juta yang katanya untuk dana pengamanan. La apa setiap Kades itu maling sehingga harus urunan uang Rp. 5 Juta,” tanya Sajianto.
Karena itulah, dirinya dan banyak Kades lain tidak mau membayar iuran tersebut.
“Saya dulu juga pengurus AKD tidak pernah ada tarikan seperti sekarang. Makanya saya muak,” tandas dia.
Sajianto menyatakan, dirinya bersama Kades lain yang keluar dari AKD tersebut tidak merasa khawatir, karena AKD organisasi di luar pemerintahan. Sehingga keanggotanya tidak mengikat.
Sementara itu terkait masalah tersebut, Ketua AKD Nganjuk Dedy Nawan, belum bisa dimintai keterangan. (Tim)
