Berita

MENU TIWUL SPPG KUNINGAN KANIGORO, TUAI KRITIK DAN PENOLAKAN

189
×

MENU TIWUL SPPG KUNINGAN KANIGORO, TUAI KRITIK DAN PENOLAKAN

Sebarkan artikel ini

Blitar – HarianForum.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) Kuningan Kanigoro memilih menu untuk siswa penerima makanan bergizi gratis ( MBG ) dengan membagikan 1 porsi nasi tiwul, 1 butir telur rebus, 1 bungkus keripik tempe, parutan keju, 1 kotak susu, serta 4 buah anggur untuk anak – anak sekolah, telah memicu polemik.

Program makan bergizi gratis, bijaknya memberikan dan meningkatkan asupan gizi bagi anak, justru menimbulkan kekecewaan dan kemarahan.Keputusan penyajian menu MBG pada Rabu (4/2), SPPG Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dihujani kritik dan mendapat penolakan dari siswa juga wali murid.

Adanya penolakan sebagai bentuk kegagalan serius dalam perencanaan menu.MBG bukan hanya sebatas persoalan kandungan gizi di atas kertas, akan tetapi juga soal penerimaan, kebiasaan makan serta psikologi anak.Tanpa menyertakan hal tersebut, makanan bergizi akan berakhir di kantong sampah.

Memilih menu nasi tiwul dinilai tidak relevan untuk anak usia sekolah, hingga penolakan datang salah satunya di SD Aisyiyah Jatinom, kecamatan Kanigoro, kabupaten Blitar, yang mana hampir semua siswa menolak menu nasi tiwul.Kondisi tersebut diungkapkan Endang,
guru koordinator MBG SD Aisyiyah Jatinom.

“ pertama kali menerima kami kaget. Lho kok tiwul, ini kaya lansia saja. Ketika dibagikan, ya anak-anak banyak yang nggak suka. Kalau tiwul ya jangan lah, kasihan anak-anak ” jelasnya kepada awak media, Kamis (5/2).

“ masa anak SD dikasih tiwul, ya pasti nggak mungkin dimakan. Kalau begini kan jadi mubazir. Beda sama kita yang sudah dewasa, lek ngene iki, sing doyan yo wong tuwo ne pak ,” ujar Novita, salah satu wali murid.

Kritik mengembang dan mengarah timbulnya potensi pemborosan anggaran negara.Tujuan MBG prioritas untuk memastikan asupan gizi anak terpenuhi.Namun disaat makanan ditolak dan tidak dimakan, maka yang terjadi bukan upaya pemenuhan gizi, akan tetapi anggaran negara yang terbuang sia-sia.

“ saran saya jangan diulangi lagi dengan menu tiwul ini, percuma.Anak – anak sekarang nggak ngerti tiwul, pastinya nggak akan dimakan.Carilah menu yang umum saja, supaya nggak membuang uang negara,” tandas Sofyan, wali murid yang lain.

Mendapat gelombang kritik, pihak SPPG Kuningan Kanigoro melakukan pembelaan diri.Darul Asrori, asisten lapangan SPPG Kuningan Kanigoro, mengemukakan bahwasanya pemilihan tiwul bertujuan mengenalkan makanan tradisional kepada generasi muda, dan sebuah alternatif sumber karbohidrat selain nasi putih.

“ pertanyaan saya, apakah tiwul itu sebagai makanan kelas bawah, padahal kandungan gizinya juga banyak.Tiwul kami gunakan untuk alternatif karbohidrat selain nasi putih
Dari BGN juga menganjurkan untuk pengenalan makanan tradisional, salah satunya yang kita pilih, ya tiwul ini “. jelasnya dengan mengklaim bahwa pemilihan menu tersebut sejalan dengan anjuran badan gizi nasional.

Pemikiran yang sama disampaikan Ahli Gizi SPPG Kuningan Kanigoro, Pepsi Maharani, dengan memaparkan bahwasanya secara teoritis tiwul memiliki kandungan gizi yang baik, tinggi karbohidrat dan protein serta rendah gula.

“ tiwul tinggi protein dan karbohidrat. Tujuh puluh lima persen Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari tiwul bisa menyerap 15 persen kebutuhan tubuh. Selain mengenyangkan lebih cepat, tiwul juga rendah gula ” ungkapnya.

Penyampaian argumentasi tentang gizi, dinilai antara teori dan realita malah terbentang jarak.Ideal apapun nilai gizi makanan, akan tetapi bila tidak dimakan oleh penerima manfaat, terutama anak-anak, maka seluruh klaim tersebut menjadi tidak relevan.

Pada kasus tersebut, SPPG Kuningan Kanigoro dinilai gagal dalam membaca konteks sosial, budaya, dan psikologis penerima manfaat. Dengan anggaran besar, program nasional seharusnya dijalankan dengan kehati – hatian, bukan dengan eksperimen menu yang memicu penolakan massal.Bila hal tersebut berulang, tidak hanya kepercayaan publik terhadap SPPG, akan tetapi penilaian positif terhadap program MBG juga akan hilang.Diperlukan langkah bijak pemerintah daerah juga pemangku kebijakan, untuk melakukan evaluasi secara serius sebelum MBG benar-benar berubah dari solusi gizi menjadi simbol pemborosan anggaran negara.(Ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *