Blitar, Harian Forum.com – Transaksi atau jual beli suara dalam pemilihan ditujukan seseorang yang akan duduk dalam jabatan politik baik di birokrasi maupun parlemen, awalnya dilakukan secara sembunyi yang dimulai dari dini hari sampai subuh di hari pemungutan suara, atau biasa secara umum diistilahkan dengan serangan fajar.Seiring dengan berjalannya waktu, serangan fajar jarang terdengar lagi yang mana sebelumnya transaksi dilakukan dengan tertutup atau secara diam – diam, berubah menjadi lebih terbuka, atau bahkan pembayaran dilakukan setelah pemungutan suara.
Dalam transaksi atau jual beli suara pada pemilihan, salah satunya pada pemilihan kepala daerah, yang pasti tidak mungkin tim pemenangan atau tim sukses calon resmi berani melakukan praktik money politic atau politik uang, dikarenakan resiko cukup besar bila terdapat tim pemenang yang terbukti melakukan politik uang, untuk sanksi pencalonannya sangat mungkin bisa dibatalkan.Sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya yang berjalan dalam praktik tersebut merupakan tim pemenangan bayangan yang tidak masuk atau tidak didaftarkan ke penyelenggara pemilu secara resmi, baik secara personal atau kelompok dengan tugas memengaruhi pemilih menggunakan praktik politik uang dan biasanya tidak sedikit disertai dengan penekanan mental para calon pemilih.
” saya yakin semua itu ada saatnya bisa diredam, dengan penguatan dan memberikan tolak ukur kepercayaan kepada masyarakat atas tindak lanjut kinerja kita dengan tetap telaten bersilaturahmi atau turun ke masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh – tokoh muda dan para pegiat sosial lingkungan dan simpul masyarakat lainnya.Yang terjadi, selama ini tim sukses bayangan atau tim yang mempunyai peran turun justru yang membuat kejenuhan di masyarakat, sehingga masyarakat enggan memberikan hak suaranya dalam konstetasi, kalau tidak ada mahar atau wani piro ” terang Arif Kurniawan, S.Sos kepada Harian Forum.com dalam persiapannya mendaftarkan diri menjadi bakal calon wakil bupati Blitar melalui Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Kader Partai Kebangkitan Bangsa kota Blitar yang memiliki pengalaman di partai politik sebagai wakil sekretaris DPC PKB, sekretaris LPP DPC PKB, dan sekretaris desk Pilkada 2020 dan 2024 PKB kota Blitar, mengaku bakal mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati dengan menggunakan sistem online melalui sistem calon kepala daerah 2024 atau Sicakada Partai Kebangkitan Bangsa.Dituturkan Arif, melihat potensi kabupaten Blitar baik human resouces atau natural resouces yang mana oleh pemerintah saat ini sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi lebih bijaknya nantinya dikembangkan lagi lebih serius terhadap pengelolaan dan pengolahan peningkatan sumber daya alam di sektor pertanian dari sebelum produksi, pasca produksi sampai tata niaganya.Selain itu juga menjadi program prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM.
” perlunya ada dorongan mulai dari tingkat desa dengan kegiatan gemar membeli produk tetangga.Nah dari sini kita dari pemerintahan kabupaten, bersinergi dengan pemerintahan desa untuk membuat produk lokal yang di butuhkan oleh masyarakat.Tentunya semua secara tidak langsung diawali dengan sistem pertanian, melalui bumdesa di pemerintah desa dengan pengadaan bibit tanaman pertanian, akses pupuk, dan pengelolaan panen dan pasca panen.Pemasaran produk dinikmati masyarakat, setiap desa dianjurkan untuk membeli produk beras di lingkungan, itu dimulai dari sini.Umkm tentunya bisa saling silang produk antar desa dalam kecamatan, dan ini bisa menjadi pendorong penguatan perputaran produk.Untuk itu, harus ada dorongan dari pemerintahan kabupaten melalui dinas terkait diadakan MoU dengan pasar modern yang diakses secara merata terkait masuknya produk, dan semua jaringan maupun pasar akan kuat jika ada MoU pemerintah kabupaten Blitar.Tentunya semua diiringi dengan pengawasan produk yang standar mulai pengelolaan, packing, serta modal ” tutur Arif Kurniawan.
” pemerintah yang dijalankan bupati sekarang sudah baik dalam memecahkan masalah pengadministrasian kependudukan, dan yang lain tinggal melanjutkan untuk memperkuat baik di sektor
pendidikan, ekonomi, kesehatan, stabilitas sosial dan kesejahteraan.
Pada pilkada tahun 2024 ini mungkin bila mendapat amanah bisa turut melanjutkan pemerintahan kabupaten Blitar, menuju maju desane sejahtera nasyarakat e ” imbuhnya.(Ans).
