Blitar, HarianForum.com – Mengikuti jejak orang tuanya seorang politisi, Mochamad Walid tidak menandaskan mau terjerat ambisi untuk mementingkan diri sendiri beserta kerabatnya.Maka dalam kampanye maupun pada hari pemilihannya, salah satu warga kelurahan Sananwetan kota Blitar yang kesehariannya menjalani profesi sebagai petani dan pernah aktif digerakan – gerakan mahasiswa pada masa orde baru, tidak akan pernah latah mengikuti arus politik uang atau money politic, walaupun aksi transaksi politik mulai marak terdengar.
Mochamad Walid tidak menyurutkan semangatnya untuk maju menjadi calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Blitar dari partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan akan berkompetisi dengan calon legislatif lainnya di daerah pemilihan 2 Sananwetan, yang sangat memahami dari pengalaman pemilihan sebelumnya, bahwasanya politik uang dianggap paling mampu untuk menarik suara calon pemilih.Tetap tidak merubah niatnya, justru dengan kondisi yang terjadi dirinya malah bersemangat terus berupaya melakukan perubahan atas kebiasaan yang terjadi pada kondisi dipemilihan sebelumnya.
Pernah menjadi ketua Keluarga Siswa Mahasiswa Blitar di Yogyakarta atau Kesmalita saat belajar ilmu filsafat di Universitas Gajah Mada, calon legislatif partai Nasdem dengan nomor urut 9 dalam pandangannya, praktik politik uang yang dilakukan dalam pemilihan, menjadi cara untuk memegang kekuasaan yang nantinya saat memiliki kewenangan akan mengatur alokasi sumber daya masyarakat melalui anggaran pemerintah dengan melakukan kebijakan tidak transparan kepada publik, yang menguntungkan kelompok usaha tertentu hingga disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan.
Dalam pemikirannya, sangat besar kemungkinan politisi yang maju menggunakan money politic, nantinya berpotensi melakukan berbagai modus korupsi, baik dengan gratifikasi maupun suap serta bentuk kecurangan – kecurangan lainnya.
Menurutnya negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi, parameter digelarnya pemilihan umum, merupakan media untuk peralihan pemerintahan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara, yang dilaksanakan dengan aman dan tertib sesuai peraturan dan perundang – undangan.Meski begitu dirinya tidak menafikan politik sangat erat berkaitan dengan uang maupun jabatan, dan dirinya tidak terlalu mempersoalkan atau menyalahkan bila ada sebagian memaknai bahwa politik adalah sarana untuk kekuasaan.Semua keputusan diserahkan kepada para pemilih, meskipun pada prinsipnya kekuasaan merupakan sarana untuk menciptakan kesetaran untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan.( Ans).
