Blitar, HarianForum.com- Suwari warga Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, mengungkapkan kerusakan yang cukup parah, tidak hanya jalan strategis kabupaten yang menuju pantai Serang, namun jalan yang menghubungkan dengan desa Bacem, Kecamatan Sutojayan hingga sampai saat ini juga belum bisa dilewati meskipun dengan kendaraan roda dua.
Suwari juga menjelaskan, tidak bisanya jalan yang berada di desa dilalui dengan kendaraan karena selain ambles juga masih adanya tumpukan material dari tebing longsor akibat curah hujan tinggi yang terjadi pada bulan lalu.
Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Kalitengah ini menambahkan, hingga sampai saat ini belum ada tindakan, meskipun dirinya memperoleh informasi dari kepala desa bahwa pihak terkait dari pemerintah telah berjanji akan memperbaiki.
“Pembangunan jalan kalau diabaikan tidak, namun hingga pada saat ini jalan yang rusak belum juga ditangani, Bahkan ada komentar dari beberapa warga desa, ternyata yang bergelombang itu tidak hanya di laut namun jalan darat juga bergelombang,” ungkapnya.
“Maka kami sangat berharap untuk Dinas terkait memperhatikan agar jalan diperbaiki dengan standar sesuai kelas jalan. Untuk jalan desa yang ambles dan longsor juga belum diperbaiki, kalau mungkin memerlukan ekskavator untuk membenahi, Kemarin Pak Kepala Desa menyampaikan kalau masih dijanjikan oleh BPPD atau PU, saya kurang tahu persisnya tetapi kami minta untuk dipercepat penangannya,” imbuhnya.
Yang terjadi di desa Kalitengah merupakan satu diantara desa desa di kabupaten Blitar dengan memuat persoalan rusaknya prasarana transportasi darat yang belum terselesaikan. Untuk memperoleh penjelasan faktor penyebab tidak atau belumnya tertangani oleh pemerintah daerah, HarianForum.com menggali penjelasan dari salah satu politikus partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Kabupaten Blitar.
Ditemui di kediamannya, Minggu (27/11), Mujib yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Blitar memberikan responnya atas pertanyaan terkait adanya keluhan masyarakat dengan membeberkan penjelasan, bahwa terdapat perihal yang melatar belakangi dengan tidak terselaikannya permasalahan perbaikan jalan.
Menurut Mujib, kemungkinan karena adanya keterlambatan perencanaan dan menyebabkan proses lelang juga ikut menjadi terlambat. Dari pendapatnya diakhir tahun mulai diproses, sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak tergesa gesa. Dirinya menambahkan dengan kondisi seperti pada saat ini di musim hujan, dan bisa dipastikan akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara maksimal.
“Pendapat kami seharusnya proses lelang jangan diakhir tahun seperti ini, kan anggaran sudah diketok pada tahun anggaran sebelumnya, tentu itu harus segera dilaksanakan, Maka pada tahun 2023, kami dewan menyarankan perencanaan DID dan lain sebagainya direncanakan pada anggaran perubahan. Di tahun ini sudah direncanakan, sehingga nanti proses lelang bisa dilaksanakan di awal, sehingga pekerjaan tidak dikerjakan pada akhir tahun, paling tidak di semester kedua dan itu paling lambat,” jelas Mujib.
“Perlu diingat pada bulan tersebut cuaca masih bagus artinya tidak hujan, tetapi kalau pekerjaan dilaksanakan bulan di akhir tahun, kita harus mengingat masuk bulan itu masuk siklus curah hujan, nah persoalannya di situ. Pemerintah Daerah harus merubah cara atau pola kerjanya, perencanaan harus dianggarkan di PAK ini, sedangkan kegiatannya dilaksanakan di awal tahun,” imbuh Mujib.
Disinggung banyaknya permasalahan ruas jalan yang rusak dan belum ditangani oleh Pemerintah Daerah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar berpendapat kerusakan ruas jalan di kabupaten Blitar diakui jumlahnya cukup besar, kalau hanya ditopang dengan menggunakan APBD, menurutnya tidak akan bisa mencukupi atau terselesaikan.
Dirinya berharap pemerintah daerah harus mampu mencari terobosan baik dengan APBN maupun APBD provinsi. Ditandaskan, pada saat ini alam kurang bersahabat atau banyak terjadi bencana, dimungkinan dengan kondisi tersebut ada perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi untuk ikut menuntaskan atau menyelesaikan persoalan jalan yang rusak di kabupaten Blitar.
“Besok ada rencana Paripurna APBD 2023, pada saat perubahan kemarin kita telah menyarankan kepada pemerintah daerah adanya pergeseran anggaran, dimana RKPD kemudian KUA-PPAS sudah dibuat, Namun pada saat pembahasan APBD terjadi banyak bencana di kabupaten Blitar, ada tanah longsor, banjir, jembatan putus akibat curah hujan yang tinggi dan kejadian tersebut di luar prediksi. Dengan kondisi tersebut, kita menyarankan agar anggaran digeser dengan lebih terfokus untuk perbaikan prasarana agar akses mobilitas masyarakat tidak terganggu, Dan banyak yang mengalami seperti tanah ambles, longsor dan lain sebagainya, maka kita inginkan prioritas anggaran seperti itu,” ujarnya.
“Kemarin ada program bantuan hibah untuk 111 desa berupa kendaraan roda tiga , yang nempelnya kalau tidak salah di LH (Lingkungan Hidup). Kita bukannya tidak menyetujui, tetapi kami menginginkan program tersebut sebaiknya ditunda terlebih dulu dan lebih mengedepankan penyelesaian persoalan prasarana sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat yang terganggu dampak terjadinya bencana,” pungkasnya.(Ans)
